Samosir, MISTAR.ID – Banjir di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, diketahui telah berulang kali terjadi. Terakhir, banjir terjadi pada Sabtu (26/9/2026).

Berulangnya bencana tersebut mendapat perhatian Kelompok Studi dan Pengembangan Masyarakat (KSPPM).

Direktur KSPPM, Roki Pasaribu, menilai penyebab banjir perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak semata-mata karena curah hujan. Ia mengatakan kondisi kawasan hulu, perubahan tutupan lahan, aktivitas manusia, tata kelola hutan, serta kondisi aliran air perlu diperiksa untuk mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap berulangnya banjir bandang di Garoga.

“Banjir bandang berulang tidak cukup hanya dijelaskan karena hujan deras. Hujan memang menjadi pemicu, tetapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi kawasan hulu dalam menerima, menahan dan mengalirkan air,” ujar Roki, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, material berupa batu besar, kayu, lumpur dan material lainnya yang terbawa hingga ke permukiman menunjukkan kuatnya aliran dari kawasan perbukitan.

“Kalau material yang terbawa sampai ke permukiman cukup besar, maka kondisi bagian atas perlu diperiksa. Kita perlu mengetahui dari mana aliran air berasal, bagaimana perubahan jalurnya, kondisi vegetasi dan tanahnya, serta apakah terdapat aktivitas yang memengaruhi tata air,” katanya.

“Jangan hanya membersihkan lumpur setelah banjir. Hulu juga harus diperiksa. Kalau memang ada perubahan tutupan lahan, aktivitas pemanfaatan kawasan atau persoalan tata kelola, semuanya harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan dan data,” lanjutnya.

Ia juga meminta masyarakat sekitar hutan ikut mengawasi karena masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal mengenai perubahan lingkungan, jalur air, sumber air, vegetasi hingga kondisi kawasan dari waktu ke waktu.

“Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sebenarnya memiliki pengetahuan lokal yang sangat penting. Mereka mengetahui jalur air, perubahan sumber air dan perubahan lingkungan. Pengetahuan tersebut harus dilibatkan dalam pengawasan kawasan,” katanya.

KSPPM menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penyadapan getah pinus, serta dugaan adanya penebangan kayu di kawasan hulu.

Informasi tersebut, kata dia, tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan mengenai penyebab banjir. Pemerintah dan instansi berwenang perlu melakukan verifikasi secara teknis dan administratif.

“Kami menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penyadapan pinus dan dugaan penebangan. Informasi itu perlu diverifikasi. Kita tidak boleh langsung menunjuk pihak tertentu sebagai penyebab sebelum ada pemeriksaan yang objektif,” ujarnya.

Menurut Roki, pemeriksaan perlu melihat apakah aktivitas tersebut berdampak terhadap vegetasi, kondisi tanah maupun tata air.

“Kalau ada aktivitas yang memengaruhi kondisi pohon, tanah atau tata air, tentu harus dilihat apakah kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan pengelolaan kawasan dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan,” katanya.