Jakarta, MISTAR.ID - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih sebanyak tujuh kali sejak awal pemerintahannya.

Reshuffle terbaru berlangsung pada Kamis (1/10/2026). Dalam perombakan tersebut, Prabowo melantik 18 pejabat untuk mengisi sejumlah posisi strategis, mulai dari menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga hingga Kapolri dan Wakapolri.

Deddy mengatakan pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dan menjadi hak prerogatif presiden. Namun, ia berharap kabinet dapat menjalankan fungsi sebagai perangkat yang membantu Presiden mengelola pemerintahan dan birokrasi.

"Lazimnya 'alat bantu' maka adalah hal yang wajar jika dilakukan pergantian apabila dianggap kurang tepat dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan yang ada. Oleh karena itulah Presiden diberikan hak mutlak atau prerogatif," kata Deddy, Jumat (2/10/2026).

Deddy Soroti Dampak Pergantian Pejabat Berulang

Menurut Deddy, pergantian pejabat yang terlalu sering dapat membuat waktu pemerintah untuk menjalankan program menjadi semakin terbatas.

Ia menjelaskan setiap pergantian pimpinan membutuhkan proses adaptasi, orientasi ulang, konsolidasi, hingga penyesuaian terhadap kultur dan gaya kepemimpinan.

"Masalahnya adalah ketika terlalu sering dilakukan pergantian maka akan semakin sempit waktu yang tersedia bagi pemerintah dalam mencapai dan atau menuntaskan kerja-kerja dan tujuan yang ingin dicapai," ujarnya.

Deddy menilai proses tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Bagaimana pun, setiap pergantian pimpinan atau lembaga akan selalu memerlukan waktu untuk adaptasi, re-orientasi dan rekonsolidasi serta perubahan kultur dan gaya kepemimpinan dalam institusi tersebut," katanya.

"Pada akhirnya yang dirugikan adalah Presiden sendiri sebagai pemegang mandat dan publik sebagai subjek kebijakan," sambung Deddy.

Deddy Singgung Pejabat yang Dikaitkan dengan Kasus

Selain frekuensi reshuffle, Deddy juga menyoroti pejabat pemerintah yang menurutnya ditengarai berada dalam pusaran kasus hukum tetapi tidak ikut diganti dalam reshuffle terbaru.

Ia berharap evaluasi terhadap pejabat tinggi negara juga mempertimbangkan perhatian publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Masalah lainnya adalah ketika dalam reshuffle kali ini tidak juga menjawab pertanyaan publik terhadap menteri atau kepala lembaga yang ditengarai berada dalam pusaran kasus," ujar Deddy.

Menurutnya, pergantian pejabat semestinya juga menjadi momentum untuk menjawab harapan masyarakat terkait tata kelola pemerintahan.

"Menurut saya penggantian pejabat tinggi juga harus menjawab keinginan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa," katanya.

Deddy menambahkan bahwa menurut pandangannya, instansi yang tersangkut kasus korupsi atau dugaan penyalahgunaan wewenang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pejabat.

Reshuffle Prabowo Sudah 7 Kali

Reshuffle pertama pada pemerintahan Prabowo dilakukan pada 19 Februari 2025. Perombakan berikutnya berlangsung pada 8 September 2025, 17 September 2025, dan 8 Oktober 2025.

Perombakan kabinet kembali dilakukan pada April 2026 dan September 2026. Reshuffle ketujuh berlangsung pada 1 Oktober 2026 dengan pelantikan 18 pejabat.

Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa pada reshuffle terbaru, Presiden melantik 10 menteri dan wakil menteri. Sementara itu, pelantikan pejabat lainnya mencakup Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, dua wakil kepala badan, serta Kapolri dan Wakapolri.

Berikut daftar 18 pejabat yang dilantik dalam reshuffle 1 Oktober 2026:

1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan.
9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian.
10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman.
16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman.
17. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
18. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.