Pemko Siantar Libatkan Pemprovsu Menata Lima Kawasan Kumuh

Teks Foto: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang.(Foto:Dokumentasi/mistar.id)
Pematangsiantar, MISTAR.ID (10/8/2026) - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar segera menata lima kawasan kumuh menjadi kawasan tertib dan layak huni.
Dalam penanganannya,Pemko akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan luasan kumuhnya lebih dari tiga hektar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, menjelaskan, terdapat beberapa lokasi kawasan kumuh yang akan ditata agar menjadi kawasan tertib, lebih indah dan layak huni.
"Dalam waktu dekat kita akan jalin kordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bappeda, agar kawasan kumuh yang luas wilayahnya di atas 3 hektare bisa ditangani oleh provinsi, itu harapan kita," kata Robert, Senin (10/8/2026).
Lanjutnya, saat ini Dinas PRKP tengah dalam perencanaan atau detail enginering design (DED) agar menjadi gambaran dalam menangani kawasan kumuh. Antara lain. lokasinya berada di Kelurahan Kahean, Kelurahan Martoba, Kelurahan Sigulang-gulang, Kelurahan Tanjung Tongah, dan Kelurahan Naga Pita.
"Masih perencanaan, ini sudah campur, ada wewenang kota dan provinsi. Mana yang jadi wewenang kota dan provinsi, kita lihat luas wilayahnya. Daerahnya sudah ditinjau dan tinggal penyusunan dan perencanaannya," ucapnya lagi.
Dikatakannya, ada tujuh indikator kawasan kumuh, yakni, kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, air limbah/sanitase, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.
"Tujuh indikator ini yang harus dilihat di dalamnya. Jadi kami masih menyusun perencanaan, tahun depan nanti kalau bisa dianggarkan dan akan mengadakan sosialisasi di awal, kita sampaikan konsep permerintah kota," ujarnya.
"Artinya masyarakatnya tahu, di awal tahun ada pemberitahuan kepada masyarakat. Mudah-mudahan di APBD induk tahun 2027 bisa ditampung anggarannya. Ada beberapa wilayah yang belum kita masukkan, perencanaannya tidak seluruh wilayah. Artinya kami lihat dulu yang ini dan nanti yang lainnya, menyusul," ujarnya lagi. (Hamzah/hm02)






















