Jakarta, MISTAR.ID – Komisi IV DPR menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Badan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan, mengatakan pembentukan badan khusus yang menangani ekosistem gambut dan mangrove tersebut sejalan dengan rekomendasi yang selama ini disampaikan Komisi IV DPR.

"Komisi IV DPR RI menyambut positif keputusan Presiden dalam membentuk badan khusus untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove guna memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini dinilai sejalan dengan rekomendasi yang kerap disampaikan Komisi IV dalam berbagai rapat kerja bersama Menteri Kehutanan sebelumnya," kata Yohan, Sabtu (25/9/2026), dilansir dari detik.com.

Menurut Yohan, keberadaan BPGMN memiliki peran penting dalam mencegah karhutla, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Ia juga mengingatkan keberadaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya yang dinilai efektif dalam menekan angka kebakaran hutan.

"Di mana keberadaan lembaga khusus seperti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dinilai krusial dalam mencegah karhutla di wilayah gambut. Sebagai pengingat, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang kemudian bertransformasi menjadi BRGM awalnya dibentuk sebagai respons cepat atas peristiwa karhutla berskala luas pada tahun 2015. Terbukti, kehadiran lembaga khusus tersebut berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan secara signifikan," ujar dia.

Komisi IV DPR memberikan catatan terkait dukungan anggaran yang memadai untuk pengelolaan ekosistem gambut. Yohan menekankan diperlukan sinergi lintas sektor hingga sinkronisasi anggaran dengan DPR RI.

"Lembaga ini diwajibkan untuk berkolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Mengingat tata kelola ekosistem di tingkat tapak telah diatur oleh undang-undang sektoral, seperti pengelolaan gambut dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ekosistem mangrove melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 dan UU Nomor 1 Tahun 2014-koordinasi yang kuat menjadi kunci Utama," tutur Yohan.

"Sinkronisasi anggaran dengan DPR, terkait alokasi anggaran yang direncanakan terpisah dari Kementerian Kehutanan, pemerintah diminta untuk segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPR. Langkah ini mendesak mengingat siklus pengesahan anggaran tahun 2027 akan segera memasuki tahap krusial pada pekan depan," tuturnya.

Senada dengan Yohan, anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, mendukung rencana pemerintah membentuk badan baru pengeloaan gambut tersebut. Daniel Johan menyinggung peran BRGM yang dibubarkan pada tahun lalu.

"Tentu ini langkah yang baik, meskipun sudah dari dulu saya mengingatkan pemerintah bahwa BRGM tidak boleh dibubarkan, karena perannya vital bagi pengelolaan gambut dan mangrove. Terutama gambut yang luasnya 13 juta Ha lebih memiliki karakteristik pengelolaan yang harus mendapat perlakuan khusus," kata Daniel Johan.

Daniel menyebut BRGM yang berada di Kemenhut sebelumnya efektif mencegah kebakaran di lahan gambut. Daniel berharap BPGMN yang direncanakan oleh Presiden Prabowo lebih sistematis.

"Adanya BRGM yang lama sangat efektif mencegah kebakaran terutama di lahan gambut. Hilangnya BRGM menjadikan pengelolaan gambut tidak berjalan dengan baik, karena tidak ada program khusus dalam mengelola muka air gambut dan peran masyarakat dalam mengelola gambut pun tidak ada," kata Daniel.

"Adanya BPGMN ini kita harapkan lebih sistematis mengelola gambut sehingga gambut dapat diolah dengan baik baik untuk kebutuhan pertanian, ditanami pohon-pohon produktif, dengan dikelola dengan baik maka akan dijaga oleh masyarakat agar tidak terjadi kebakaran," tambahnya.

Ketua DPP PKB ini mengatakan Kemenhut kewalahan atasi kebakaran di tahun ini lantaran sejumlah faktor. Daniel menyoroti soal El Nino hingga anggaran penanganan karhutla yang terbatas.

"Kemenhut memang kewalahan dalam mengatasi kebakaran tahun ini karena berbagai faktor, terutama kebakaran terjadi khususnya di Kalbar terjadi di lahan gambut tebal, infrastruktur yang terbatas, ditambah lagi faktor alam seperti El Nino yang menjadi pemicu utama dan paling penting anggaran penanganan yang terbatas," ucap dia.

Daniel berharap badan baru tersebut mampu mengelola gambut di RI dengan baik. Daniel menekankan anggaran pencegahan juga mesti menjadi prioritas ke depannya.

"Dengan adanya badan ini, kita harapkan bisa mengelola dan memanfaatkan gambut dengan baik dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan gambut, dan terakhir anggaran harus cukup besar dialokasikan terutama dalam melakukan pencegahan dalam bentuk program ekonomi masayarakat mengola gambut dalam berbagai bentuk kegiatan," ucap dia.

Prabowo sebelumnya membentuk badan baru untuk mencegah karhutla berulang ke depannya. Badan itu bernama Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

"Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN," kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni seusai ratas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9).

Raja Juli menerangkan badan itu untuk mencegah karhutla terjadi berulang ke depannya. Menurutnya, tindakan mitigasi penting ketimbang menangani saat kebakaran lahan telah terjadi.

"Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar karena pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaksioner," ujarnya. (Detik)