Pematangsiantar, MISTAR.ID (11/8/2026) - Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar lebih aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk mendatangkan anggaran pembangunan ke daerah.

Langkah ini, sebagai salah satu upaya menyelaraskan program prioritas pemerintah kota dengan agenda pembangunan pemerintah provinsi.

Demokrat menilai pola tersebut perlu dilakukan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko agar pembangunan di kota tersebut tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah atau APBD kota.

"Jadi, artinya Demokrat mendukung Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dalam rangka menyiasati pembangunan di Kota Siantar dan meminta bantuan dari pemerintah provinsi dengan menyelaraskan program prioritas provinsi dengan Kota Pematangsiantar," ujar Sekretaris Frkasi Demokrat, Metro Hutagaol, Selasa (11/8/2026).

Dan lanjutnya lagi, hal-hal seperti ini yang diharapkan kepada seluruh OPD di Siantar agar kreatifitas dalam membangun komunikasi dengan pemerintah atasan untuk mendatangkan pembangunan di Kota Pematangsiantar.

"Artinya, kita apresiasi kepada OPD yang mau bekerja dan melakukan komunikasi ke pemerintah atasan untuk mendatangkan anggaran guna membangun kota Siantar. Memang, hal ini menjadi perhatian kita supaya penanganan kawasan-kawasan kumuh yang ditetapkan dalam perencanaan yang ditampung oleh pemerintah kota memang betul-betul prioritas," ujarnya.

"Supaya kemudian, salah satunya di Kelurahan Naga Pitu contohnya memang tertangani mulai dari jalan lingkungan, drainase, hingga septiktenk komunalnya dan kemudian kenyamanan bagi masyarakat dan kepastian mendapatkan fasilitas yang baik sesuai harapan banyak orang," ujarnya lagi.

Lanjut Metro lagi, agar Pemko mengejar dan informasikan ke gubernur, telah turun ke lapangan ke masing-masing kabupaten/ kota. Contohnya Nias, karena pemerintah daerahnya berpartisipasi aktif dan melakukan komunikasi ke provinsi.

"Artinya, kitalah yang menyusun perencanaan dan program mengikutkan program prioritas dari gubernur. Apa yang kita butuhkan, dan harus diselaraskan. Contohnya mobilisasi infrastruktur, infrastruktur apa yang mau kita baguskan di Siantar dan kita selaraskan. Kita susun perencanaannya dan kita kirim ke pemprov supaya tahun depan ditampung," ucapnya.

Bahkan, Fraksi Demokrat turut mendorong pemerintah kota menseriusi program ini agar mendapat bantuan untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Pematangsiantar.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Ilhamsyah Sinaga, menyampaikan bahwa selama ini koordinasi lintas OPD kurang maksimal. Dan hal ini yang harus dimaksimalkan sehingga bisa selaras dengan pemerintah atasan.

"Koordinasi lintas di kita ini memang lemah, artinya berbenahlah. Apalagi RPJMD kita mengadopsi RPJMD provinsi, kalau gak nyambung cemana mau datang barang itu," pungkasnya. (Hamzah/hm02)