Benoa, MISTAR.ID (9/8/2026) - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menegaskan komitmennya memperkuat daya saing industri pelayaran nasional menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada perdagangan dunia.

Komitmen tersebut dirumuskan dalam Rakernas DPP INSA 2026 bertema "Konsolidasi dan Sinergi INSA Menghadapi Tantangan dan Dinamika Geopolitik Global" di Bali, Jumat (7/8/2026) lalu.

Rakernas yang dibuka Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Muhammad Masyhud bersama Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno ini menyepakati dua keputusan strategis untuk periode 2026–2028.

Kedua keputusan strategis ini yakni percepatan transformasi digital dan penguatan tata kelola organisasi, serta penyempurnaan AD/ART untuk RUA 2028. Langkah ini menjadi pijakan konkret INSA agar semakin solid dan responsif dalam menjaga ketahanan pelayaran nasional di panggung internasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan dinamika geopolitik global saat ini menghadirkan tantangan yang makin kompleks bagi industri pelayaran nasional.

Menurutnya, dunia usaha kini memasuki era new normal of uncertainty, di mana ketidakpastian bukan lagi kondisi yang bersifat sementara, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika bisnis yang harus dihadapi setiap hari.

"Di tengah ketidakpastian global, yang dibutuhkan hari ini bukan hanya kemampuan mengelola bisnis, tetapi juga kecepatan merespons situasi," ujar Carmelita Hartoto.

Carmelita menyoroti masih dominannya kapal berbendera asing dalam aktivitas ekspor-impor Indonesia sebagai pekerjaan rumah besar.

Ia mendesak agar program Beyond Cabotage yang diperjuangkan INSA dapat diimplementasikan secara konsisten. "Upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu bersinergi dengan pemerintah agar kapal nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Carmelita Hartoto.

Ia juga mengajak jajaran INSA memperkuat soliditas internal. Saat ini, peran INSA kian strategis, tidak hanya membela kepentingan pelayaran nasional, tetapi juga aktif memberikan masukan pada kebijakan logistik, keselamatan laut, hingga pengembangan yacht dan wisata bahari.

Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas menjelaskan bahwa rakernas ini digelar dalam dua tahapan terpadu, yaitu Pra-Rakernas dan Rakernas. Penyelenggaraan ini merujuk pada amanat AD/ART INSA 2023 dan SK Nomor 94/INSA/IV/2026.

Tahapan diawali dengan verifikasi dan pemetaan isu strategis melalui Pra-Rakernas hibrida di Jakarta pada 14 Juli 2026 yang menghimpun masukan dari DPC, kelompok kerja, serta pengurus DPP.

"Metode ini diterapkan agar pembahasan di Rakernas lebih fokus, partisipatif, dan mampu menghasilkan rekomendasi yang benar-benar implementatif," ujar Darmansyah.

Rangkaian Rakernas INSA 2026 juga diperkaya dengan dua sesi talkshow strategis. Sesi pertama membahas kebijakan pemerintah, menghadirkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perhubungan untuk membedah arah kebijakan serta langkah antisipatif pelayaran nasional berorientasi internasional di tengah dinamika geopolitik global.

Sesi kedua membahas sinergi pelaku usaha, menghadirkan Kementerian Perindustrian, sektor perbankan, industri galangan kapal, serta praktisi maritim internasional. Hal ini untuk merumuskan solusi adaptif, manajemen risiko, dan peningkatan daya saing ekosistem maritim nasional.

Carmelita Hartoto menegaskan agar seluruh hasil ketetapan Rakernas langsung dieksekusi di lapangan.

"Keputusan ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen organisasi semata, melainkan harus menjadi langkah nyata yang memberi manfaat bagi seluruh anggota dan kemajuan pelayaran nasional," tutur Carmelita. (JPNN/hm02)