Jakarta, MISTAR.ID - Sebanyak 8.242 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan rencana aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Dilansir Suara.com, Selasa (18/8/2026), ribuan personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan polsek jajaran.

Aksi mahasiswa dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI). Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi disebut akan mengikuti unjuk rasa tersebut.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menyebut sejumlah elemen yang akan mengikuti aksi.

“BEM UI, Universitas Pancasila, PNJ, Paramadina, Trilogi, Unpad, UNJ, Gunadarma, dan FMN,” kata Erlyn saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (18/8/2026).

Polisi juga akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Namun, pengalihan arus dilakukan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan akan menggelar aksi di Bundaran HI dengan membawa delapan tuntutan kepada pemerintah.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan atau Athof mengatakan aksi tersebut bukan ditujukan untuk merayakan kemerdekaan, tetapi mempertanyakan kondisi yang dirasakan masyarakat setelah Indonesia berusia 81 tahun.

“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya, kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Athof dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2026), seperti dilansir Suara.com.

Athof menilai persoalan yang terjadi saat ini tidak sebatas kondisi ekonomi.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ujarnya.

Ia juga mengkritik kondisi penegakan hukum dan pemenuhan hak masyarakat, termasuk lapangan pekerjaan, pendidikan, serta layanan kesehatan.

BEM UI sebelumnya menyampaikan delapan tuntutan dalam aksi tersebut, antara lain pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta penghentian represivitas aparat terhadap ruang sipil. (*)