Medan, MISTAR.ID (2/10/2026) - Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara Zeira Salim Ritonga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemulihan arsip dan dokumen penting milik warga terdampak bencana di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan wilayah lainnya.

Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan bagian krusial dalam urusan administrasi warga. Dokumen seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah, sertifikat tanah, dan dokumen catatan sipil lainnya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pascabencana.

"Pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dokumen warga juga harus menjadi prioritas karena menyangkut verifikasi identitas, kepemilikan, dan hak-hak masyarakat," ujarnya kepada Mistar, Jumat (2/10/2026).

Ia mencatat hilangnya dokumen akibat banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya dapat menimbulkan masalah baru jika tidak segera ditangani. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan pendekatan terpadu dalam inventarisasi, penyelamatan, dan penerbitan ulang dokumen yang rusak atau hilang.

Politisi PKB itu juga menyerukan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait untuk mempercepat pemulihan dokumen warga.

"Harus ada mekanisme yang jelas dan mudah diakses masyarakat. Kita tidak boleh semakin membebani korban bencana dengan proses administrasi yang rumit hanya untuk mendapatkan kembali dokumen mereka," katanya.

Selain pemulihan, ia menilai digitalisasi dokumen warga perlu diperkuat sebagai langkah mitigasi bencana di masa depan. Penyimpanan data digital yang didukung sistem keamanan dan cadangan (backup) yang tangguh dinilai mampu mengurangi risiko hilangnya dokumen penting.

Ia berharap pemerintah memasukkan pemulihan dokumen ke dalam agenda penanganan pascabencana, sehingga warga tidak hanya menerima bantuan perumahan dan pemulihan ekonomi, tetapi juga mendapatkan kembali dokumen penting yang menjadi dasar berbagai hak administratif.

"Pemulihan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh. Arsip dan dokumen pribadi merupakan bagian dari hak masyarakat yang juga harus dipulihkan," ucapnya. (hm02)