Jakarta, MISTAR.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencopot sementara 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Salah satu pejabat yang terkena tindakan tersebut disebut merupakan keluarga dekat Amran.

Ke-14 pejabat dari jenjang eselon I hingga eselon III itu kini berstatus nonjob dan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan uang bernilai miliaran rupiah.

Amran menegaskan hubungan keluarga tidak menjadi penghalang dalam penegakan disiplin di kementerian.

"Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka. Meritokrasi, merit system," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (18/8/2026), dikutip dari Republika.

Amran mengatakan pencopotan dilakukan dalam rangka penyegaran sekaligus pemberian sanksi. Pada saat bersamaan, Kementan juga melantik lebih dari 30 pejabat, termasuk pejabat eselon II.

"Hari ini kami melantik 30 lebih. Ada eselon II, kami lantik. Ini penyegaran dan hukuman. Ada 14, kami copot. Ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III," ujarnya.

Menurut Amran, 14 pejabat tersebut tidak diberikan jabatan untuk sementara hingga proses pemeriksaan selesai. Jika nantinya terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara, perkara itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum," katanya.

Sebaliknya, Amran memastikan pejabat yang tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat kembali menduduki jabatan, bahkan berpeluang mendapat promosi.

"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif, meritokrasi," ucapnya.

Terkait dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa, Amran menyebut persoalannya berkaitan dengan uang dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Namun, ia menegaskan perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.

"Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Ini nilainya nanti total, yang jelas miliaran total," ungkap Amran.

Amran menargetkan proses pengusutan dapat diselesaikan paling lambat tiga bulan. Ia berharap pemeriksaan bahkan bisa rampung dalam waktu satu bulan.

"Saya beri waktu urgent. Mengusut sampai paling lambat tiga bulan. Kalau bisa satu bulan selesai," ujarnya.

Menurut Amran, penindakan tidak menutup kemungkinan berlanjut terhadap pejabat lain karena sejumlah persoalan masih didalami.

Ia juga mengaku telah melaporkan pencopotan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto tiga hari sebelumnya. Menurut Amran, langkah tegas itu sejalan dengan arahan Presiden.

"Kami, itu perintah Presiden. Dan kami laporkan ke Bapak Presiden. Tiga hari lalu kami laporkan. Pak, ada yang dicopot. Beliau bilang satu kata, 'gas pol'," kata Amran.

Meski demikian, dugaan pelanggaran terhadap para pejabat tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Pencopotan sementara dilakukan sebagai langkah administratif selama pengusutan berlangsung. (*)