Medan, MISTAR.ID – Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Rafriandi Nasution, menilai belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menunjukkan masih adanya persoalan yang belum tuntas di tingkat pusat.

Menurutnya, seluruh proses formal maupun upaya rekonsiliasi internal diyakini telah dilakukan. Namun, belum keluarnya SK mengindikasikan masih ada dinamika lain yang belum diselesaikan.

Rafriandi mengategorikan persoalan tersebut ke dalam tiga aspek, yakni tersurat, tersirat, dan "tersuruk".

"Hal-hal yang tersurat seperti mekanisme organisasi sudah ditangani. Aspek-aspek tersirat, termasuk rekonsiliasi, juga telah diproses. Akan tetapi, mungkin masih ada apa yang saya sebut sebagai masalah 'tersuruk' yang belum terselesaikan. Justru inilah yang perlu dijelaskan oleh DPP Golkar kepada publik," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Ia mempertanyakan apakah SK tersebut memang belum diterbitkan, masih tertahan di tingkat DPP, atau sebenarnya sudah selesai namun belum diumumkan kepada publik.

"Kita hidup di era keterbukaan informasi. Publik berhak mengetahui apakah SK tersebut belum selesai, sudah rampung namun ditahan, atau ada alasan lain di balik penundaan penerbitannya. Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai kapan SK tersebut akan dikeluarkan atau kapan pelantikan akan dilaksanakan," katanya.

Rafriandi mengakui berbagai rumor berkembang di internal partai terkait penyebab tertundanya penerbitan SK. Salah satunya menyangkut komposisi kepengurusan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi keinginan DPP.

"Rumor yang beredar menyebutkan adanya ketidakpuasan dari pihak Ketua Umum karena unsur-unsur tertentu dalam struktur kepengurusan belum terpenuhi. Sebagai contoh, ada persoalan mengenai akomodasi kelompok tertentu seperti alumni HMI yang dianggap layak mendapatkan posisi dalam struktur kepengurusan," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Sumut telah berjalan sesuai aturan organisasi.

"Jika kita mencermati proses Musda itu sendiri, meskipun sempat muncul dinamika awal terkait kandidat tertentu, DPP Golkar menjamin bahwa pelaksanaannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta peraturan organisasi. Setelah terpilihnya Andar Amin Harahap, terlihat pula adanya proses rekonsiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya merupakan rival politik di internal Golkar," katanya.

Selain itu, Rafriandi melihat adanya tarik-menarik kepentingan di antara berbagai faksi yang merasa memiliki kontribusi besar dalam kemenangan Andar Amin Harahap pada Musda.

"Kelompok-kelompok yang merasa paling berkontribusi terhadap kemenangan Andar Amin tentu menginginkan porsi lebih besar dalam susunan kepengurusan. Dinamika semacam itu sebenarnya lumrah terjadi di partai politik. Bedanya, kali ini mereka semua berupaya memastikan tarik-menarik tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka," tuturnya.

Menurut Rafriandi, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada komposisi kepengurusan, tetapi juga melihat kepentingan politik jangka panjang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2029.

Ia menilai posisi Ketua DPD Partai Golkar Sumut sangat strategis karena akan menentukan arah kebijakan politik partai dalam kontestasi pemilihan gubernur mendatang.

"Saya melihat ini melampaui sekadar persoalan susunan pengurus tahun 2026. Hal ini sudah berkaitan erat dengan strategi politik menjelang Pilkada 2029," ujarnya.

Rafriandi mengatakan Golkar merupakan salah satu partai yang berpeluang mengusung calon gubernur sendiri pada Pilkada 2029. Karena itu, berbagai kepentingan politik mulai bergerak untuk memengaruhi arah kepemimpinan partai di tingkat daerah.

"Saat berbicara mengenai tahun 2029, Golkar adalah partai yang memiliki posisi sangat strategis. Siapa pun yang mengendalikan Golkar Sumatera Utara saat ini akan sangat memengaruhi arah dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah mendatang," katanya.

Ia juga menilai sejumlah tokoh internal Golkar berpotensi maju sebagai calon gubernur sehingga proses pembentukan kepengurusan DPD Golkar Sumut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik jangka panjang tersebut.

Selain faktor internal, Rafriandi juga mencermati masih adanya pengaruh eksternal yang sebelumnya sempat terlihat menjelang Musda Golkar Sumut. Menurutnya, berbagai kekuatan politik diduga masih berupaya memengaruhi arah kepemimpinan partai karena berkaitan erat dengan peta politik menuju Pilkada Sumut 2029.