Ia juga menilai perlunya penanganan masalah internal SPPG, seperti yang terjadi di Kabupaten Karo di mana bahan makanan tidak disimpan dalam kulkas dalam waktu yang cukup lama. Emrus mengingatkan jangan sampai pihak BGN harus merasakan seperti apa keracunan, baru tumbuh kesadaran.

“Sakit loh keracunan itu! Bisa muntah-muntah. Kita mabuk di mobil atau bus saja sakit, muntah karena diare juga sakit. Apalagi karena keracunan? Sakit sekali itu! Oleh karena itu saya mendorong Saudara Sudaryono dan semua wakilnya, berempatilah. Berempati dengan melakukan salah satu yang saya sebut tadi,” ujarnya.

Kemudian, ia juga menyoroti beban kerja guru yang menjadi penguji rasa (food tester) atau mencium aroma makanan sebelum dibagikan. Ia menilai hal ini menyalahi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pendidik.

“Terus terang masih banyak yang harus diperbaiki. Tegas saya katakan, kalau saya kepala BGN, saya bisa atasi itu dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Setelah semua saya perbaiki, saya ulang ke awal lagi, pemodelan dan saya kontrol dengan ketat,” katanya sembari menjelaskan penanganan teknis versinya jika menjadi Kepala BGN.

Pendekatan instruktif yang memaksakan aturan ‘terima semua atau tolak semua’ dianggap tidak sensitif terhadap kebutuhan dan pilihan masing-masing anak. Pada hakikatnya, masalah MBG ini disebut merupakan persoalan kepemimpinan di tataran teknis pelaksanaan BGN, bukan pada ide dasar Presiden RI yang dinilainya berniat mulia.

Ia mengingatkan dampak jangka panjang jika masalah ini dibiarkan tanpa tindakan tegas, di mana anak-anak yang menjadi korban keracunan hari ini akan membawa ingatan buruk tersebut hingga 20 tahun mendatang saat mereka menjadi pemimpin bangsa.

“Demi empati kemanusiaan, lakukanlah moratorium atau alihkan ke bantuan tunai sekarang juga. Jangan menunggu hingga pejabatnya sendiri yang merasakan sakitnya keracunan baru sadar,” katanya.