Medan, MISTAR.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sudah hampir dua tahun berjalan. Dirancang sebagai gagasan untuk menaikkan kualitas asupan gizi generasi muda menuju Indonesia Emas, namun pelaksanaan teknisnya di lapangan kerap menuai kritik, karena tak sedikit siswa diduga keracunan usai menyantap MBG tersebut.

Salah satu kasus keracunan besar terjadi di Kabupaten Karo. Berdasarkan informasi yang diterima Mistar per tanggal 17 Agustus, tersisa 10 orang dari 391 siswa keracunan yang masih mendapatkan perawatan di Rumah Sakit (RS).

Bahkan, peristiwa langka yang terjadi pada salah seorang siswa yang diklaim oleh keluarga hilang ingatan sekitar 70 persen juga menarik perhatian publik kala itu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendatangi korban ke Sumatera Utara.

Kasus terbaru juga terjadi di Kabupaten Batang, di mana setidaknya 300 siswa dan wali murid diduga keracunan MBG. Angka kasus keracunan makanan yang mencapai hingga puluhan ribu siswa di berbagai daerah ini membuat publik serta para ahli mendesak adanya evaluasi total.

Pakar Komunikasi Politik, Dr. Emrus Sihombing, menilai maraknya kasus keracunan ini bukan lagi kejadian biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) berkonstelasi nasional. Menurut Emrus, evaluasi mendasar harus mengacu pada prinsip paling fundamental yaitu jaminan perlindungan warga negara oleh pemerintah.

“Satu pun manusia atau warga Indonesia tidak boleh ada yang terluka atau dirugikan karena program pemerintah. Konstitusi kita dengan tegas menyebutkan ‘setiap warga negara’, bukan ‘mayoritas’. Satu nyawa atau satu individu anak bangsa sangat berharga di mata Pencipta dan hukum,” katanya saat dihubungi Mistar, Rabu (4/11/2026).

Ia menekankan pentingnya menganalisis fenomena ini melalui pendekatan sebelum dan sesudah. Sebelum menyantap hidangan MBG, anak-anak berada dalam kondisi sehat, namun setelah mengkonsumsi, mereka mengalami keracunan massal.

Fakta bahwa insiden ini berulang di berbagai daerah dinilai menjadi bukti adanya celah dalam aspek higienis, rantai pasok (supply chain), penyimpanan bahan baku hingga proses distribusi makanan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Melihat carut-marutnya tata kelola MBG di tingkat pelaksana (Badan Gizi Nasional/BGN), Emrus memberikan sejumlah langkah yang dinilainya rasional dan dapat segera diterapkan. Di antaranya adalah melakukan moratorium dan uji coba model (pilot project) yang berarti menunda atau memberhentikan sementara distribusi MBG secara nasional untuk mencegah jatuhnya korban baru.

Ia menggambarkan uji coba yang dilakukan dengan memilih 20 SPPG percontohan yang mewakili keragaman karakteristik wilayah di Indonesia seperti daerah pesisir atau pantai, pegunungan, pulau terluar hingga kantong-kantong kemiskinan perkotaan.

Selanjutnya adalah menganalisis setiap alur kerja, mulai dari kelayakan sarana pendingin, higiene dapur, waktu memasak hingga metode penyajian. Pemodelan yang berhasil dalam setiap karakteristik wilayah nantinya ditiru secara presisi oleh SPPG lain di seluruh Indonesia.

Kemudian, ia juga mengajukkan opsi pemberian yang tunai secara langsung ke orang tua. Sebagai gambaran, jika indeks makan senilai Rp10.000 per hari maka untuk lima hari sekolah dalam seminggu, keluarga akan menerima Rp50.000 per minggu, atau sekitar Rp200.000 per bulan per anak.

Menurutnya, para orang tua akan jauh lebih senang jika diberikan uang tunai dan dapat mengelola makanan untuk anaknya. Selain itu, hal ini juga dinilai dapat menghilangkan risiko keracunan massal dan mengembalikan urusan dapur dan asupan gizi ke wilayah privat keluarga.

“Kalau saya berpendapat, kalau memang BGN yang dipimpin oleh Sudaryono masih punya hati, tidak boleh ada lagi korban selanjutnya. Sudah lakukan saja dulu salah satu dari yang saya sampaikan ini. Tapi sampai saat ini nggak mereka lakukan,” tuturnya.

Emrus juga menyoroti perbedaan mendasar antara skema MBG yang diterapkan saat ini dengan model pemberian makan siang gratis di negara maju seperti Jepang. Ia menjelaskan, pemberian makan di sekolah Jepang juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui sistem penyajian, antre dan juga belajar mencuci piring sendiri.