Medan, MISTAR.ID - DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengusut tuntas dugaan keracunan MBG yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Medan.

PDIP Sumut menegaskan, penyelidikan harus mengungkap penyebab kejadian dan pihak yang bertanggung jawab, bukan sekadar berhenti pada penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini dikatkan Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, bahwa insiden ini memerlukan perhatian serius dari penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, penyediaan gizi bagi anak sekolah tidak boleh hanya berfokus pada distribusi makanan, tetapi juga harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang efektif.

"Jika ada 17 anak yang mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG, ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kita harus mempertanyakan bagaimana makanan tersebut disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan yang dilakukan. Program yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak tidak boleh justru berujung pada perlunya perawatan di rumah sakit,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Untuk itu, anggota Komisi XIII DPR RI tersebut mendesak agar penanganan kasus ini tidak berhenti pada penutupan SPPG. Ia menegaskan pihak berwenang harus mengungkap penyebab insiden dan memastikan adanya pertanggungjawaban jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyiapan makanan.

“Persoalan ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan menutup SPPG tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai akar permasalahannya. Harus ada kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya pelanggaran. Hal ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak ada pihak yang bisa begitu saja lepas tangan,” tegasnya.

Rapidin juga mengingatkan keberhasilan Program MBG tidak dapat diukur semata-mata dari volume makanan yang disalurkan. Berbagai aspek, mulai dari kualitas bahan baku, metode pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi, memerlukan pengawasan ketat.

Ia meyakini kepercayaan publik terhadap program ini bergantung pada kemampuan penyelenggara dalam memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, juga menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

Ia menegaskan regulasi keamanan pangan harus benar-benar diterapkan, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang gagal menjamin keselamatan penerima manfaat.