“Kita tidak boleh terlalu sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah hingga mengabaikan aspek keamanan konsumsinya. Jika siswa jatuh sakit setelah makan, pelaksanaan program ini harus diperiksa secara ketat. Program ini menyangkut anak-anak; oleh karena itu, standar keamanan pangan tidak bisa ditawar, dan tidak boleh ada pelimpahan tanggung jawab,” ujarnya.

Sutrisno menegaskan temuan terkait insiden di SD Negeri 060870 Medan harus diungkapkan secara jelas dan transparan setelah penyelidikan selesai. Ia berpendapat publik berhak mengetahui penyebab insiden tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang kredibel.

Penanganan yang transparan dan penetapan tanggung jawab berdasarkan fakta dinilai sangat penting untuk mencegah kejadian serupa yang membahayakan keselamatan siswa pada masa mendatang. DPD PDI Perjuangan Sumut menekankan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama di atas target pelaksanaan MBG lainnya.

“Insiden di Medan tidak boleh berakhir hanya dengan penanganan medis bagi siswa yang terdampak dan penutupan unit penyedia makanan. Masalah ini harus diselesaikan secara tuntas hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak-pihak terkait ditetapkan dengan jelas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan program yang didanai oleh anggaran negara dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat tersebut harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

“Keberhasilannya tidak diukur semata-mata dari jumlah makanan yang disalurkan, melainkan dari manfaat nyata dan keamanan yang dirasakan oleh anak-anak,” ucapnya.

Diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup SPPG yang memasok makanan tersebut. Dari 17 siswa yang dirawat, dilaporkan 11 orang telah diperbolehkan pulang dalam kondisi stabil, sementara enam lainnya masih dalam pemantauan.

Penyebab pasti insiden ini masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut, termasuk analisis laboratorium terhadap sampel makanan. (hm25)