Medan, MISTAR.ID

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan enam program quick win atau program percepatan yang menjadi prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution telah mulai direalisasikan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut, Porman Mahulae, mengatakan salah satu program yang telah berjalan adalah Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang mulai diterapkan pada awal semester tahun 2026.

"Program sekolah gratis sudah mulai berjalan. Tahap awal diprioritaskan untuk wilayah Kepulauan Nias, kemudian beberapa daerah terdampak bencana seperti Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, dan Langkat," ujarnya saat kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-76 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut di Hotel Inna Dharma Deli Medan, Selasa (2/6/2026).

Porman menjelaskan, program sekolah gratis akan diperluas secara bertahap hingga tahun 2029 sehingga seluruh SMA dan SMK negeri di kabupaten/kota se-Sumut dapat menikmati program tersebut.

Selain sektor pendidikan, program strategis yang telah direalisasikan adalah Program Berobat Gratis atau Universal Health Coverage (UHC). Program yang mulai berlaku sejak akhir 2025 itu memungkinkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Program ini bertujuan memberikan akses pengobatan gratis bagi seluruh masyarakat Sumut," katanya.

Program lain yang telah berjalan adalah Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop). Menurut Porman, program tersebut merupakan upaya pemerintah daerah menjaga inflasi melalui pengelolaan produksi dan distribusi pangan.

"Kita mengatur produksi dan penyimpanan berbagai komoditas pangan agar harga tetap stabil di tingkat konsumen," ujarnya.

Pada bidang pelayanan publik, Pemprov Sumut juga mulai merealisasikan program digitalisasi pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan berbagai layanan masyarakat secara digital.

Selain itu, pemerintah menyediakan akses internet gratis di sejumlah ruang publik. Tahun ini, layanan tersebut mulai diperluas ke delapan kabupaten/kota, termasuk wilayah afirmasi di Kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Sumut menjalankan program Infrastruktur Strategis Terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK).

Sementara itu, program keenam yang telah direalisasikan adalah penguatan layanan bantuan hukum berbasis Restorative Justice. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat.

"Kami merencanakan sekitar 5.400 desa nantinya memiliki satu lembaga bantuan hukum yang menggunakan pendekatan restorative justice," tutur Porman.

Meski sejumlah program telah berjalan, Pemprov Sumut masih menyiapkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat memberikan dampak cepat bagi masyarakat.

Porman menambahkan, terdapat lima fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025-2029, yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, serta intervensi kawasan afirmasi yang mencakup sektor pariwisata, ekonomi, industri, dan kawasan strategis lainnya yang memiliki keunggulan daerah.