Medan, MISTAR.ID - Setiap tahun, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan dinilai tidak menunjukkan progres yang optimal maupun memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Bahkan, Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan dan PUD RPH justru mengalami krisis finansial.

Kritik tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, yang mengaku miris melihat kondisi BUMD Kota Medan yang tak kunjung mampu meningkatkan PAD.

"Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri," tegas Salomo kepada Mistar, Kamis (6/8/2026).

Salomo mengatakan, krisis keuangan yang dialami PUD Pembangunan sudah sangat kronis. Bahkan, gaji karyawan pun tidak sanggup dibayar penuh.

"Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apa pun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi," ketusnya.

Begitu juga dengan PUD RPH. Salomo menilai operasional perusahaan tersebut masih mengandalkan penyertaan modal dari Pemko Medan setiap tahun.

"Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekadar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata. Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun," katanya.

Sorotan lainnya tertuju pada PUD Pasar. Salomo menilai capaian keuntungan yang dihasilkan PUD Pasar tidak maksimal, yakni hanya Rp400 juta per tahun dari 52 pasar tradisional yang dikelola.

"Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar rupiah per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta. Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Salomo menegaskan bahwa perkembangan BUMD Kota Medan akan menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ke depan.

"Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan ini. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak," pungkas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan itu. (hm25)