Medan, MISTAR.ID – Keterbatasan anggaran mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mencari sumber pendanaan di luar APBD untuk memastikan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) tetap berjalan.

Upaya tersebut dirumuskan Pemprov Sumut melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Mobilisasi Pendanaan Alternatif untuk Implementasi PRKBI yang digelar di Medan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Bapperida Sumut, Sry Puspa Sary mengatakan, pencarian sumber pendanaan alternatif diperlukan karena program dan kegiatan PRKBI sampai saat ini belum sepenuhnya dibiayai melalui anggaran pemerintah.

“Lewat diskusi ini, diharapkan pemetaan berbagai potensi pembiayaan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung implementasi program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumut,” kata Sry, Kamis (17/9/2026).

Senior Provincial Coordinator LCDI-OPML, Agus Marwan, menilai Sumut sudah selangkah lebih maju karena berhasil menyusun dokumen Rencana PRKBI dan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD, Renstra, RKPD, hingga APBD.

“Namun, salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan program yang sudah direncanakan adalah keterbatasan pendanaan. Maka dari itu, diharapkan diskusi ini bisa melahirkan strategi mobilisasi pendanaan alternatif sesuai kebutuhan dan karakteristik,” tutur Agus.

FGD terlaksana berkat dukungan program LCDI kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO).

Kemudian, dilibatkan pula kolaborasi lintas sektor mulai dari Bapperida Sumut, Organisasi Perangkat Daerah terkait, NGO, akademisi hingga perwakilan sektor swasta.[]