Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa ahli gizi tidak diperlukan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dapat digantikan dengan lulusan SMA yang tersertifikasi.

Menanggapi pernyataan ini, Pengamat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Destanul Aulia, mengatakan jika aturan tersebut diterapkan akan menimbulkan risiko baru.

“Jika posisi ini (ahli gizi MBG) diberikan kepada lulusan SMA atau SMK, akan muncul risiko yang tidak sederhana kedepannya,” ujarnya kepada Mistar, Jumat (21/11/2025).

Menurut Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumut tersebut, program MBG membutuhkan beberapa kemampuan dalam pengelolaan makanan.

Kemampuan tersebut meliputi kemampuan analisis, manajemen risiko, pemahaman regulasi, penyusunan laporan, dan penerapan standar kesehatan.

“Semua kemampuan di atas tidak diajarkan pada tingkat SMA maupaun SMK. Jika dipaksakan, negara harus mengeluarkan biaya pelatihan besar, hingga waktu adaptasi yang lama,” tuturnya.

Selain itu, risiko kesalahan bisa berdampak langsung pada kesehatan anak, mulai dari salah hitung kebutuhan gizi, potensi kejadian luar biasa keracunan makanan akibat sanitasi dapur kurang baik terawasi.

Namun, jika ahli gizi diambil dari yang sudah sarjana kesehatan masyarakat dengan kompetensi multidimensi, tentunya negara bisa menghemat biaya pelatihan serta memastikan pelayanan tetap berkualitas. (hm20)