London, MISTAR.ID - Rencana Israel membangun lebih dari 1.200 rumah baru di kawasan strategis Tepi Barat yang diduduki kembali memicu kecaman internasional. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada mendesak Israel segera membatalkan tender pembangunan tersebut karena dinilai mengancam peluang terwujudnya solusi dua negara.

Kementerian Perumahan Israel pada Rabu menerbitkan tender pembangunan 1.234 dari total 3.401 unit rumah yang sebelumnya telah disetujui pemerintah Israel di kawasan E1.

Wilayah seluas sekitar 12 kilometer persegi itu berada di antara Yerusalem Timur dan permukiman Maale Adumim. Kawasan E1 selama puluhan tahun menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

Dalam pernyataan bersama yang diterbitkan Kamis, lima negara tersebut menyebut keputusan Israel “tidak dapat diterima” dan meminta rencana itu segera ditarik kembali.

“Pada saat terjadi ketidakstabilan serius di Tepi Barat, dengan tingkat kekerasan pemukim terhadap warga sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya serta pembatasan berat terhadap perekonomian Palestina, keputusan ini menjadi semakin mengkhawatirkan,” demikian pernyataan bersama tersebut, seperti dilansir BBC, Jumat (21/8/2026).

Mereka memperingatkan pembangunan di E1 bukan hanya akan semakin menjauhkan prospek perdamaian, tetapi juga merusak posisi Israel di dunia internasional.

Sekretaris Jenderal PBB secara terpisah menyebut rencana pembangunan di E1 sebagai “ancaman eksistensial” bagi terbentuknya negara Palestina dengan wilayah yang berkesinambungan. Menteri Luar Negeri Belgia juga menyampaikan kekhawatiran serupa.

Pembangunan di kawasan E1 dinilai dapat secara efektif memutus keterhubungan wilayah Palestina di Tepi Barat sekaligus semakin mengisolasi Yerusalem Timur, yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband sebelumnya juga mengecam rencana tersebut. Namun, pernyataannya ditolak keras oleh Menteri Luar Negeri Israel.

Rencana pembangunan itu turut menghadapi gugatan di pengadilan Israel dari komunitas Badui Palestina yang tinggal di kawasan tersebut serta sejumlah kelompok perdamaian Israel.

Meski demikian, proses tender tetap berjalan. Batas akhir pengajuan penawaran ditetapkan pada 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum Israel pada 27 Oktober.

Jadwal tersebut dinilai akan membuat pemerintahan berikutnya lebih sulit membatalkan tender apabila kontrak telah terlanjur diterbitkan.

Saat rencana pembangunan itu diumumkan, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, politikus ultranasionalis sekaligus pemukim, mengatakan gagasan mengenai negara Palestina sedang “dihapuskan”.

Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang dihuni sekitar 700.000 warga Yahudi sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967.

Sekitar 3,3 juta warga Palestina tinggal di Tepi Barat. Palestina menginginkan wilayah tersebut bersama Yerusalem Timur dan Jalur Gaza sebagai bagian dari negara mereka di masa depan.

Permukiman Israel di wilayah pendudukan dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Namun, meski terus menghadapi tekanan dan kecaman internasional, pembangunan dan perluasan permukiman tetap berlanjut. (*)