Keluarga Pertanyakan Penanganan Perkara

Mewakili keluarga korban tewas, Efendy Naibaho mempertanyakan penanganan perkara tersebut. Menurutnya, dua aspek hukum dalam kasus itu tidak boleh membuat pertanggungjawaban atas kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia menjadi kabur.

“Perkara ini harus terang. Keluarga korban berhak mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” kata Efendy.

Ia juga menyoroti posisi Rizal yang disebut membawa ganja saat kecelakaan terjadi, tetapi dalam perkara lalu lintas justru tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Efendy, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada keluarga korban, termasuk dasar hukum penetapan tersangka serta rangkaian fakta yang digunakan penyidik dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab.

“Jangan sampai persoalan narkotika justru membuat substansi kecelakaannya menjadi tidak terang. Siapa yang menyebabkan kecelakaan, bagaimana kronologinya, dan apa alat bukti yang mendasari penetapan tersangka harus dijelaskan,” ujarnya.

Efendy meminta penyidik tidak hanya fokus pada temuan narkotika, tetapi juga memeriksa seluruh fakta kecelakaan secara menyeluruh.

Menurutnya, pemeriksaan harus mencakup keterangan para pihak, kondisi dan hasil olah tempat kejadian perkara, alat bukti, serta hubungan antara kondisi pengendara dengan terjadinya kecelakaan.

“Yang harus dijawab adalah bagaimana kecelakaan itu terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab. Temuan narkotika merupakan perkara tersendiri, tetapi jangan sampai aspek kecelakaan yang menewaskan korban justru tidak mendapatkan kejelasan,” ujarnya.

Efendy menegaskan keluarga korban tidak menginginkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Ia meminta Satlantas dan Satres Narkoba Polres Samosir bekerja profesional dan saling berkoordinasi dengan jaksa.

“Keluarga tidak meminta lebih. Kami hanya meminta proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, berdasarkan fakta dan alat bukti. Kalau memang ada pihak yang harus bertanggung jawab, tetapkan sesuai hukum. Kalau ada yang harus dibebaskan dari tuduhan, jelaskan juga dasar hukumnya,” katanya lagi. (Pangihutan Sinaga)