New York, MISTAR.ID
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghapus Iran dari Badan Hak-hak Perempuan pada Rabu (14/12/22) waktu setempat. Keputusan itu menyusul kampanye bersama oleh Washington, atas penumpasan brutal Teheran terhadap protes yang dipimpin perempuan.
Aktivis pro-demokrasi Iran memuji pengusiran Iran itu dari Komisi PBB tentang Status Perempuan (UNCSW) untuk sisa masa jabatan 2022-2026. Penghapusan Iran dari UNCSW berdasarkan suara mayoritas anggota, meski langkah ini ditentang oleh sekutu Iran yakni Rusia dan Cina.
Sebanyak 29 anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) memberikan suara setuju, delapan negara menentang, dan 16 abstain. Keluarnya Iran dari UNCSW menandai kemenangan diplomatik bagi Washington.
Baca Juga:Myanmar Tolak Resolusi PBB
Resolusi tersebut mencabut keanggotaan Iran dari UNCSW. Dalam teks resolusi itu menyebut bahwa kepemimpinan Iran “terus melemahkan dan semakin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, sering kali dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan.”
Selain itu, Iran disebut melakukannya “dengan menjalankan kebijakan yang secara terang-terangan bertentangan dengan hak asasi perempuan dan anak perempuan” dan mandat komisi “serta melalui penggunaan kekuatan mematikan yang mengakibatkan kematian para pengunjuk rasa damai, termasuk perempuan dan anak perempuan.”
UNCSW adalah badan antar pemerintah global utama yang didedikasikan khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Iran telah dicengkeram oleh demonstrasi sejak kematian Masha Amini pada 16 September. Amini adalah seorang perempuan Kurdi Iran yang ditangkap karena diduga melanggar aturan berpakaian.
Baca Juga:Tahun 2022, Organisasi HAM Ungkap Iran Eksekusi Mati 504 Orang
Pihak berwenang sejak itu telah melakukan ribuan penangkapan dalam tindakan keras terhadap mereka yang dianggap sebagai penyebab kerusuhan dan menjatuhkan setidaknya 11 hukuman mati sehubungan dengan protes tersebut.
Pada awal November, Wakil Presiden AS Kamala Harris mengatakan negaranya akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengeluarkan Iran dari komisi tersebut. Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton juga berkampanye untuk langkah tersebut.
“Pemungutan suara ini adalah tanda lain dari tumbuhnya konsensus internasional tentang Iran dan tuntutan pertanggungjawaban,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga:Pria Ini Tewas Ditembak Saat Rayakan Kekalahan Timnas Iran, Kepala Polisi Ditahan
Roya Boroumand, salah satu pendiri Abdorrahman Boroumand Center yang berbasis di Washington, dan kelompok hak asasi manusia Iran, mengatakan bahwa hasilnya adalah “hari baik lainnya untuk hak asasi manusia universal dan solidaritas internasional.” Dalam cuitannya di Twitter ia juga menyebut “Perempuan Iran didengar!”
Mahsa Alimardani, seorang peneliti Iran untuk kelompok kebebasan berekspresi Pasal 19, memposting di Twitter, “sebuah langkah bersejarah dan tanda yang jelas oleh komunitas internasional bahwa kejahatan Republik Islam tidak akan ditoleransi.”
Namun, para penentang mencatat bahwa Iran telah terpilih menjadi anggota badan tersebut dan bahwa mengeluarkannya akan menjadi “preseden yang berbahaya.”
Baca Juga:Anggota Parlemen Iran Tuntut Tidak Ada Keringanan Hukuman Bagi Pengunjuk Rasa
Pengamat PBB juga mengatakan inisiatif itu telah menyebabkan beberapa ketidakpuasan di antara para diplomat, termasuk sekutu AS yang merasa mereka tidak punya pilihan selain mendukungnya.
“AS memaksa Rusia keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan April, tetapi ada mekanisme formal untuk itu,” kata Richard Gowan, Direktur PBB di International Crisis Group.
“Pemungutan suara melawan Iran ini belum pernah terjadi sebelumnya setahu saya dan itulah sebabnya cukup banyak negara merasa mual tentang hal itu,” ujarnya kepada AFP.
Negara-negara di komisi perempuan dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yang anggotanya dipilih oleh Majelis Umum. Teheran menuduh Washington menekan negara-negara menjelang pemungutan suara. (detik/hm14)
