Teheran, MISTAR.ID
Anggota parlemen Iran mendesak pengadilan negara itu untuk “tidak menunjukkan keringanan hukuman” kepada para pengunjuk rasa.
Hal ini terungkap dalam sebuah surat yang dikutip oleh Press TV yang dikelola pemerintah pada Minggu (6/11/22), ketika ribuan orang terus berunjuk rasa di jalanan meskipun ada ancaman penangkapan.
Republik Islam menghadapi salah satu unjuk rasa terbesar dan belum pernah terjadi sebelumnya setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun yang ditahan oleh polisi moral yang diduga tidak mengenakan jilbabnya dengan benar.
Baca Juga:Bela Demonstran Iran, Kanada Larang Masuk 10.000 Perwira IRGC Selamanya
Dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh 227 dari 290 anggota Parlemen Iran, Press TV melaporkan bahwa para pembuat undang-undang menyerukan agar para pengunjuk rasa diberi “pelajaran yang baik” untuk menghalangi orang lain yang mengancam otoritas pemerintah Iran.
“Kami, perwakilan bangsa ini meminta semua pejabat negara termasuk Kehakiman untuk memperlakukan mereka yang mengobarkan perang (melawan kemapanan Islam), menyerang kehidupan dan harta benda orang seperti Daesh (teroris), dengan cara yang bermanfaat sebagai pelajaran yang baik dalam waktu sesingkat mungkin,” bunyi surat itu menurut Press TV.
Anggota parlemen menambahkan, “Hukuman semacam itu (metode yang tidak ditentukan) akan membuktikan kepada semua orang bahwa kehidupan, properti, keamanan dan kehormatan orang-orang yang kita sayangi adalah garis merah untuk pendirian (Islam) ini, dan itu tidak akan menunjukkan keringanan hukuman kepada siapa pun dalam hal ini.”
Baca Juga:Iran Bakal Adili 1.000 Orang yang Dituduh Terlibat Protes Mahsa Amini
Iran telah mendakwa sedikitnya 1.000 orang di provinsi Teheran atas dugaan keterlibatan mereka dalam protes nasional atas kematian Amini, unjuk rasa terbesar dalam beberapa tahun, kantor berita negara IRNA melaporkan. Uji coba mereka bersifat publik dan telah berlangsung selama lebih dari seminggu.
Kelompok hak asasi manusia Iran (Iran Human Rights) yang berbasis di Norwegia mengatakan dalam sebuah laporan Rabu (2/11/22) lalu bahwa puluhan pengunjuk rasa menghadapi tuduhan termasuk “permusuhan terhadap Tuhan” dan “korupsi di bumi,” yang membawa hukuman mati.
Surat dari anggota Parlemen juga menegaskan kembali klaim pemerintah Iran sebelumnya bahwa protes yang berlangsung (yang disebut kerusuhan) dihasut oleh Amerika Serikat dan musuh Iran lainnya. Pemerintah Iran tak memberikan bukti mendukung klaimnya tentang keterlibatan asing dalam gerakan protes.
Baca Juga:WNI di Iran Diimbau Tidak Terlibat Demonstrasi
Pejabat tinggi PBB Javaid Rehman mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu bahwa sebanyak 14.000 orang, termasuk jurnalis, aktivis, pengacara dan pendidik telah ditangkap sejak protes meletus di Iran pada pertengahan September.
Rehman, pelapor khusus untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Republik Islam Iran mengatakan respons kekerasan yang tak henti-hentinya dari pasukan keamanan telah menyebabkan sedikitnya 277 kematian.
CNN tidak dapat secara independen memverifikasi jumlah penangkapan atau jumlah korban tewas. Angka pasti tidak mungkin dikonfirmasi oleh siapa pun di luar pemerintah Iran dan perkiraan yang berbeda telah diberikan oleh kelompok oposisi, organisasi hak asasi internasional, dan jurnalis lokal. (cnn/hm14)
