Satgas PRR Tinjau Lokasi Bencana di Tapteng, Infrastruktur Permanen Jadi Prioritas

Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR, Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, bersama Bupati Tapteng Masinton Pasaribu saat meninjau lokasi terdampak bencana. (Foto: Diskominfo Tapteng/Mistar)
Tapteng, MISTAR.ID – Kepala Perencanaan dan Pengendalian Analisis dan Evaluasi Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Brigadir Jenderal TNI Andre Julian, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kamis (29/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Andre bersama rombongan didampingi Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Mahmud Efendi meninjau sejumlah titik terdampak bencana di Kecamatan Tukka.
Kunjungan itu bertujuan melihat langsung kondisi wilayah terdampak banjir dan tanah longsor sekaligus merumuskan langkah strategis untuk mempercepat penanganan pascabencana. Pembangunan infrastruktur permanen menjadi salah satu perhatian utama guna mengurangi risiko bencana susulan.
Sejumlah lokasi yang ditinjau meliputi pembangunan bronjong di Kelurahan Sipange, SD Negeri 152983 di Kelurahan Hutabolon, lokasi pembangunan sabo dam di Kelurahan Hutanabolon, serta aliran Sungai Aek Saili di Kelurahan Bonalumban.
Andre Julian mengatakan, fokus utama penanganan pascabencana adalah memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara menyeluruh.
“Kabupaten Tapteng menjadi salah satu daerah prioritas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat tingginya kerawanan bencana susulan,” ujarnya.
Ia memastikan Satgas PRR terus berupaya mendukung pemulihan masyarakat agar dapat kembali menjalani kehidupan dan aktivitas secara normal. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan bantuan sosial, jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, serta bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga.
“Karena itu, Kabupaten Tapteng tetap menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatian kami dalam penanganan pascabencana ini,” katanya.
Andre menuturkan, penanganan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah terdampak.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan mengambil peran penting dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk sabo dam dan normalisasi sungai. Sementara itu, Kementerian Kehutanan perlu dilibatkan dalam penanganan kawasan hulu secara terpadu.
Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap), termasuk rencana pembangunan huntap di Hutanabolon, juga menjadi fokus pembahasan. Skema perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat turut menjadi perhatian.
Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat dirumuskan dalam satu rencana induk atau masterplan yang terarah dan berkelanjutan.
“Dalam hal ini, Posko Nasional Satgas PRR dan Pemkab Tapteng dapat saling bersinergi sehingga mempercepat pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Tapteng secara bertahap,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan Posko Nasional Satgas PRR ke wilayahnya.
Ia menjelaskan, sejumlah wilayah, seperti Bonalumban, Badiri, dan Sibuluan, masih membutuhkan penanganan serius, terencana, dan berkelanjutan. Terlebih, kondisi cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi masih berpotensi memicu banjir susulan.
“Penanganan pascabencana di Kabupaten Tapteng sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah pusat. Kita masih berada dalam masa transisi darurat, dan Kecamatan Tukka serta Kecamatan Badiri masih menghadapi kondisi yang membutuhkan perhatian khusus hingga saat ini,” katanya.
Masinton menegaskan, pembangunan infrastruktur permanen menjadi prioritas untuk mengatasi ancaman banjir susulan yang terus membayangi masyarakat setiap kali hujan turun.
Menurutnya, penanganan banjir perlu segera dilakukan melalui pembangunan sabo dam, normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengendalian sedimen, serta pembenahan kawasan muara dan daerah aliran sungai (DAS).
“Solusi jangka panjang sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan menjalani kehidupan secara normal,” pungkasnya.
PREVIOUS ARTICLE
Banjir Landa 7 Kecamatan di Deli Serdang, 12.596 Jiwa Terdampak











































