Toba, MISTAR.ID (29/10/2026) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Toba akan melakukan kolaborasi lintas sektoral untuk mitigasi bencana, mengingat curah hujan tinggi diperkirakan terjadi di wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Toba, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instruksi gubernur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Toba, James Pasaribu, mengatakan mitigasi bencana harus berpedoman pada informasi dari BNPB dan BMKG untuk memastikan kondisi cuaca yang mungkin terjadi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Terlebih, pada akhir 2026, curah hujan diperkirakan cukup tinggi sehingga berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Toba, hampir seluruh dari 16 kecamatan berpotensi mengalami banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan banyaknya permukiman warga di sekitar lereng perbukitan atau gunung serta di bantaran sungai. Oleh karena itu, sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat Kabupaten Toba perlu segera dilakukan untuk meminimalkan dampak bencana.

"Untuk itu, sesegera mungkin akan dilakukan rapat lintas sektoral dengan mengundang berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Hal ini akan segera kita sampaikan kepada pimpinan untuk persiapan menghadapi puncak curah hujan pada akhir tahun," ucap James, Kamis (29/10/2026).

Selanjutnya, James menerangkan bahwa dampak bencana terhadap ketahanan pangan juga harus diperhatikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mempercepat kalender tanam berbasis informasi untuk menghindari potensi banjir akibat curah hujan tinggi yang dapat mengakibatkan gagal tanam.

"Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Toba, terutama sungai yang mengalir atau bermuara ke Sungai Toba-Asahan. Upaya ini dapat dilakukan melalui gotong royong. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menghambat aliran air," ujarnya.

Kemudian, ia mengatakan bahwa dampak banjir juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat karena banjir dapat membawa sedimen dan kotoran yang berdampak terhadap kesehatan.

"Oleh karena itu, dibutuhkan peran sektor kesehatan dalam memastikan ketersediaan stok obat-obatan yang cukup agar dapat melayani masyarakat yang terpapar air tercemar akibat banjir, yang membawa berbagai macam limbah dari saluran drainase atau parit," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BPBD Kabupaten Toba memiliki keterbatasan anggaran dan personel. Oleh karena itu, peran pemerintah desa melalui anggaran desa juga diperlukan. Menurutnya, terdapat alokasi sebesar tiga persen yang dapat digunakan untuk mitigasi bencana.

"Anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani bencana ringan, seperti longsor yang menutup badan jalan. Pemerintah desa dapat melakukan pembersihan secara gotong royong sebagai bentuk penanganan awal sebelum pihak BPBD tiba di lokasi, mengingat jarak lokasi bencana cukup jauh," ujarnya. (hm27)