Medan, MISTAR.ID - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Salmon Sumihar Sagala, meminta pemerintah memastikan program 3 juta rumah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, menyusul masih adanya sekitar 30 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.

Menurut Salmon, angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan perumahan nasional membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar target pembangunan. Keberhasilan program harus diukur dari jumlah keluarga yang memperoleh hunian layak, aman, dan terjangkau, bukan hanya banyaknya unit rumah yang dibangun.

“Pemerintah harus memastikan program 3 juta rumah ini tidak sekadar mengejar target pembangunan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, menetapkan target tahunan yang terukur, serta membuka mekanisme pengawasan yang transparan. Penentuan penerima manfaat juga harus dilakukan secara akurat agar program tersebut tepat sasaran.

Ia menilai, pendataan kebutuhan perumahan perlu dilakukan hingga tingkat desa dan kecamatan. Dengan demikian, bantuan dapat diprioritaskan bagi keluarga yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian yang tidak layak.

Selain ketepatan sasaran, Salmon menyoroti sejumlah hambatan penyediaan rumah, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang sulit dijangkau, hingga terbatasnya akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, pembangunan hunian juga harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, sanitasi, dan akses transportasi.

“Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko gagal memberikan standar hidup yang layak bagi penghuninya,” katanya.

Anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu juga meminta pemerintah menyampaikan perkembangan pelaksanaan program secara berkala agar masyarakat dapat memantau hasilnya secara objektif.

Ia berharap program 3 juta rumah mampu menjadi solusi bagi keluarga yang membutuhkan tempat tinggal layak. Untuk itu, pemerintah harus memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Persoalan puluhan juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh sekadar direduksi menjadi angka statistik. Masyarakat membutuhkan hunian yang layak, bukan sekadar janji pembangunan,” tegasnya. (*)