Medan, MISTAR.ID - Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ahmad Darwis, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah. Penguatan kompetensi guru, penyempurnaan kurikulum, serta peningkatan mutu proses belajar-mengajar harus menjadi prioritas utama.

“Anggaran pendidikan harus dimaksimalkan untuk program-program yang benar-benar menjadi prioritas. Jika ada program yang bukan prioritas atau tidak efisien, maka harus dikurangi. Kita harus mencermati apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, pembangunan gedung sekolah harus diselaraskan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jika fasilitas yang tersedia masih dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan pembangunan baru yang justru berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada harus dipelihara dengan baik dan digunakan semaksimal mungkin. Sementara itu, pembangunan baru harus didasarkan pada kebutuhan, terutama di wilayah yang masih kekurangan ruang kelas atau memiliki infrastruktur pendidikan yang tidak memadai.

“Jika sebuah bangunan sudah ada dan kondisinya masih baik, tidak perlu membangun yang baru lagi. Maksimalkan apa yang sudah tersedia. Anggaran sebaiknya diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi para siswa,” tegasnya.

Darwis juga menyoroti pentingnya pemerataan anggaran pendidikan di Sumut. Mengingat luasnya wilayah provinsi serta beragamnya kondisi setiap daerah, kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing kabupaten dan kota, bukan hanya memusatkan sumber daya pada wilayah tertentu.

Ia mengatakan, masih terdapat daerah yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi bangunan sekolah, sarana pendukung, maupun sumber daya untuk kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan pendidikan harus menjadi landasan dalam menentukan prioritas alokasi anggaran.

“Anggaran pendidikan harus adil. Sumatera Utara adalah provinsi yang luas, jadi perhatian tidak boleh hanya terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja. Masih banyak kabupaten yang membutuhkan bantuan untuk memperbaiki sarana pendidikan dan mendukung kegiatan pembelajaran,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Darwis menekankan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan investasi penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Guru harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan profesionalisme agar mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi kebutuhan belajar siswa yang terus berkembang.

Menurutnya, program pengembangan kapasitas atau peningkatan kompetensi guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kompetensi spesifik yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa reformasi kurikulum harus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kualitas pendidik guna memastikan proses belajar-mengajar menjadi lebih efektif. Ia juga menyoroti tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Dalam situasi kekurangan guru, terdapat risiko perekrutan individu yang tidak memiliki kualifikasi atau kompetensi memadai. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut memerlukan perhatian pemerintah agar kebutuhan tenaga pengajar dapat terpenuhi tanpa mengorbankan standar kualitas.

“Jangan hanya mengandalkan laporan. Anda harus memverifikasi situasi secara langsung di lapangan, periksa apakah kondisi nyata sesuai dengan apa yang dilaporkan, apakah fasilitas memenuhi standar yang ditetapkan, dan apakah penggunaannya benar-benar selaras dengan kebutuhan aktual,” tegasnya.

Darwis berharap pengelolaan anggaran pendidikan di Sumut dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat memberikan dampak nyata dalam menjamin pemerataan akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumut. (*)