Dairi, MISTAR.ID (27/10/2026) — Permohonan penambahan daya listrik dan tiang untuk SMA Negeri 1 Lae Parira, Kabupaten Dairi, kini sedang diproses di Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bukit Barisan di Kabupaten Karo.

Permohonan tersebut diajukan melalui surat nomor 421.03/147/SMAN1.LPR/V/2026 kepada ULP PLN Sidikalang, terkait kebutuhan penambahan tiang, kabel tiga fasa, dan daya listrik karena arus yang ada belum mencukupi seluruh ruangan sekolah.

Manajer ULP PLN Sidikalang, Marudut Alfreddy Sinaga, mengatakan proses pengajuan sedang berjalan.

"Untuk memenuhi kebutuhan daya listrik SMA Negeri 1 Lae Parira, saat ini sedang diproses di UP3 Bukit Barisan di Karo, sebab terkait sarana dan prasarana atau logistik PLN untuk wilayah Dairi prosesnya di sana. Dalam waktu dekat ini mungkin sudah bisa terpasang," kata Marudut saat dikonfirmasi Mistar melalui WhatsApp, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, usulan tersebut meliputi dua tiang beton dan kabel A3C untuk memenuhi kebutuhan daya 7.700 VA.

Sebelumnya, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terganggu akibat keterbatasan daya listrik.

Kepala SMA Negeri 1 Lae Parira, Dornal M. Tua Silalahi, mengaku kecewa terhadap pelayanan ULP PLN Sidikalang karena permohonan penambahan daya, instalasi, dan tiang listrik yang diajukan sejak 5 Mei 2025 belum terealisasi hingga pelaksanaan TKA.

Rasa kecewa itu disampaikan Dornal di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026). Ia menyebutkan sebanyak 146 siswa kelas XII sedang mengikuti TKA 2026. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena daya listrik tidak mencukupi. Saat komputer dan laptop Chromebook dihidupkan untuk TKA, perangkat tidak menyala dan listrik padam.

Dornal memastikan pemadaman bukan akibat korsleting, melainkan daya yang kurang. Jika sebagian peralatan listrik dimatikan, seluruh komputer dapat menyala normal.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran daya listrik yang terpasang di sekolah tersebut. Namun, berdasarkan pembayaran, biaya listrik sekolah mencapai Rp750.000 hingga Rp800.000 per bulan. (hm02)