Toba, MISTAR.ID

Dinas Sosial Kabupaten Toba menggelar Forum Konsultasi Publik guna membahas akurasi data penerima bantuan sosial serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kamis (21/5/2026).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba, Lalo Hartono Simanjuntak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah menampung aspirasi masyarakat, lembaga, organisasi, hingga petugas sosial terkait berbagai persoalan dalam penyaluran bantuan sosial.

“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung masukan dari masyarakat agar pelayanan publik, khususnya terkait bantuan sosial, dapat terus ditingkatkan,” ujar Lalo.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyoroti persoalan ketimpangan pendataan penerima bantuan sosial yang dinilai masih terjadi di lapangan.

Salah seorang pengurus Pekerja Sosial Masyarakat, K Napitupulu, mengungkapkan masih adanya warga yang merasa layak menerima bantuan, namun tidak terdata sebagai penerima.

Ia mencontohkan pembagian bantuan beras dan minyak goreng di Desa Parparean yang sempat menimbulkan protes warga karena dinilai tidak merata.

“Ada warga yang kecewa karena merasa kondisi ekonominya sama dengan penerima bantuan, tetapi tidak terdaftar,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja, menjelaskan penentuan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil pendataan petugas di lapangan yang kemudian disinkronkan ke pemerintah pusat.

Menurutnya, kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan agar data penerima bantuan sosial benar-benar akurat dan tepat sasaran.

“Kami berharap ada masukan dari masyarakat maupun petugas di lapangan jika ditemukan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata,” ujar Sabar.

Forum Konsultasi Publik tersebut diharapkan menjadi sarana evaluasi dan perbaikan data penerima bantuan sosial demi meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Toba. (hm25)