Medan, MISTAR.ID

DPRD Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengesahkan Ranperda APBD Sumut Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp11,673 triliun lebih menjadi peraturan daerah (Perda). Angka tersebut turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp13,24 triliun lebih.

Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi mengenai R-APBD Sumut TA 2026, yang diselenggarakan di Gedung DPRD Sumut, Jumat (28/11/2025).

Kesepakatan tersebut diambil setelah seluruh fraksi DPRD Sumut menyampaikan pandangan akhirnya. Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pidatonya mengatakan bahwa setelah pengesahan Perda APBD Sumut TA 2026, Pemprov Sumut akan segera mempersiapkan serta menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk proses evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri.

"Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang akan menjadi pedoman pelaksanaan anggaran di tahun mendatang," ujar Bobby.

Ia menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan pembangunan yang ditempuh Pemprov Sumut pada tahun 2026 difokuskan untuk memperkuat dinamika perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita hingga mencapai Rp87,6 juta pada tahun 2026. Peningkatan kinerja ekonomi ini diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan penguatan aktivitas ekonomi, kita menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi kisaran 6,5 persen hingga 5,93 persen serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi sekitar 5,47 persen hingga 5,14 persen,” katanya.

Ia menambahkan bahwa arah kebijakan fiskal dan pembangunan Sumut bukan hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat di Sumut.

Pada kesempatan itu, Bobby menyampaikan apresiasi atas penandatanganan persetujuan bersama terhadap APBD Sumut. Ia menilai momentum tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (hm27)