Simalungun, MISTAR.ID

Hampir separuh jalan di Kabupaten Simalungun kini dalam kondisi rusak. Dari total 4.900 kilometer, sekitar 2.000 kilometer tak lagi layak dilalui, termasuk 841 kilometer berstatus jalan kabupaten. Angka tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun, Hotbinson Damanik.

"Untuk jalan desa, tidak ada syarat atau kriteria khusus dalam perbaikan. Usulan biasanya datang dari masyarakat, kemudian dilakukan pengecekan oleh tim PU. Kalau perbaikan jalan desa bisa melalui anggaran desa," kata Hotbinson kepada Mistar pekan lalu.

Menurutnya, biaya perbaikan jalan kabupaten tidak kecil. Untuk membangun atau memperbaiki satu kilometer jalan dibutuhkan dana sekitar Rp3,5 miliar. Dengan kondisi jalan rusak yang ada saat ini, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,8 triliun.

Di sisi lain, Hotbinson juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada kasus wanprestasi pada proyek infrastruktur di Simalungun.

"Kalaupun ada kekurangan yang menjadi temuan BPK, itu bukan wanprestasi. Wanprestasi hanya terjadi jika ada kontraktor yang gagal melaksanakan pekerjaan sehingga kontrak diputus," katanya.

Tantangan ini menjadi perhatian serius Pemkab Simalungun, mengingat infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta peningkatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, untuk jalan provinsi di Simalungun yang juga rusak parah, PUTR sudah berulang kali mengusulkan perbaikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hotbinson mengaku tidak memiliki data detail terkait seluruh kerusakan jalan provinsi karena kewenangan sepenuhnya berada di Pemprovsu.

Dengan kondisi ini, Pemkab Simalungun menghadapi tantangan besar dalam membenahi infrastruktur jalan. Keterbatasan anggaran membuat upaya perbaikan harus dilakukan secara bertahap, sementara desakan masyarakat dan DPRD agar jalan-jalan strategis segera diperbaiki terus menguat.

Berupaya Cari Solusi

Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih menegaskan komitmennya untuk memperbaiki jalan rusak di wilayah Simalungun meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah.

Ia menyampaikan, pemerintah kabupaten akan terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui pengajuan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemerintah pusat.

"Tentu kita terus berupaya dalam melakukan perbaikan, niat kita pasti berusaha memperbaiki infrastruktur di Simalungun," ujar Bupati Anton.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah saat ini mengalami pengurangan seiring kebijakan efisiensi fiskal nasional.

"Dengan keadaan anggaran kita saat ini, tentu ada penyesuaian sesuai situasi sekarang. Tetapi kita tetap berupaya," katanya pekan lalu.

Anton menambahkan, pihaknya sudah mengajukan usulan bantuan ke kementerian terkait dengan harapan dapat memperoleh dukungan dana untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak.

"Tentunya ada kita ajukan ke kementerian, agar mendapat bantuan. Ya mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Kita terus berupaya," ujarnya.

Ia menegaskan, meski keterbatasan fiskal menjadi tantangan, Pemkab Simalungun tidak akan tinggal diam. "Niat kita melakukan perbaikan infrastruktur tetap kita jalankan. Perlahan namun pasti akan kita tuntaskan," kata bupati.

Keterangan gambar: Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani. (foto:abdi/hamzah/ari/mistar)

DPRD Sumut Dorong Dinas PUPR

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Timbul Jaya Hamonangan Sibarani mendorong Dinas PUPR untuk memperhatikan dan menangani persoalan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Simalungun.

“Melihat kondisi beberapa jalan yang ada di Simalungun, tentunya kita berupaya mendorong Pemprovsu untuk mengkucurkan dana alokasi pembangunan infrastruktur,” ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun pada Mistar di Gedung DPRD Sumut, pekan lalu.

Ia menyampaikan, saat ini pihaknya sedang terhambat dengan keterbatasan waktu dalam membahas anggaran yang akan dikucurkan untuk pembangunan jalan tersebut.

“Tapi kita rencanakan pembahasan itu pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) pada tahun selanjutnya yakni 2026,” kata anggota DPRD Sumut yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) 10 yang menaungi Kota Pematangsiantar - Kabupaten Simalungun.

Politisi Golkar itu menjelaskan, sebelumnya wilayah Simarjarunjung yang masih di bawah naungan Kabupaten Simalungun sudah dialokasikan Rp70 miliar. Akan tetapi karena ada persoalan di Dinas PUPR, maka kondisinya saat ini stagnan beberapa bulan.

“Sehingga pembangunan jalan ke arah Simarjarunjung itu akhirnya ditunda lagi untuk tahun depan karena ada persoalan di Dinas PUPR Sumut,” ucap Ketua DPD Golkar Simalungun itu.

Ia menuturkan, berdasarkan amatan dirinya terkait kondisi jalan yang buruk terjadi di beberapa wilayah yang ada di Simalungun. Diantaranya dari Simpang Pane ke Tigaras, Siantar-Perdagangan, Negeri Dolok, dan Tanah Jawa.

“Wilayah inilah yang nantinya akan kemudian akan kita perjuangkan di R-APBD tahun selanjutnya. Sembari menanti itu, dalam waktu dekat, Komidi D akan melakukan pendataan infrastruktur jalan provinsi di seluruh wilayah Sumut. Sehingga ketika data kita ada, mampu kita upayakan perbaikan secara optimal,” katanya.

Timbul menyampaikan, salah satu penyebab kerusakan jalan di wilayah Simalungun merupakan minimnya saluran drainase yang baik, sehingga dapat menyebabkan mudahnya kerusakan jalan di wilayah tersebut.

“Saya rasa penyebabnya selama ini kondisi jalan itu rusak karena kurang bagusnya drainase. Penyakit dari rusaknya jalan inikan air, jadi kalau drainase kurang bagus, airnya tergenang, jalan itu cepat rusak,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dalam waktu belakangan ini pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemprovsu biasanya sejalan dengan pembangunan jalan dan drainase. Sehingga pembangunan itu menjadi satu kesatuan yang dilakukan dalam perbaikan.

Keterangan foto: Salah satu ruas jalan rusak di Kabupaten Simalungun. (foto:abdi/mistar)

Ia menerangkan, dari kondisi rusaknya jalan yang ada di Simalungun, tentunya tidak semuanya dengan keadaan atau kondisi buruk. Tetapi masih ada jalan yang kondisinya tidak terlalu membutuhkan biaya besar. Sehingga dapat mempermudah dilakukannya pembangunan.

“Ini ada casenya, misalnya di akses jalan Siantar-Tanah Jawa masih cukup bagus, Siantar-Perdagangan masih tidak terlalu besar pembiayaan. Nah yang cukup besar itu salah satunya Siantar-Merek Raya, kemudian Negeri Dolok dan Tigaras,” katanya.

Artinya, sambung Timbul, sudah ada aspal yang sebelumnya, namun kondisinya sudah mulai rusak, sehingga kami akan mendorong PUPR untuk memperhatikan dan menangani jalan yang ada dikewenangan provinsi, termasuk jalan di Simalungun.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait muatan angkutan yang kerap menjadi penyebab rusaknya jalan di beberapa lokasi yang ada di Kabupaten Simalungun.

“Saya pikir ada tonase yang ditentukan dari Pemprovsu di jalan provinsi, begitu juga di kabupaten. Misalnya, di kabupaten tonasenya 11 ton, tapi kalau di provinsi bisa jadi lebih besar dari 11 ton,” tuturnya.

Ia mengatakan, dari muatan kendaraan yang kerap melakukan pengangkutan barang, biasanya sering ditemukan di jalan yang berstatus kabupaten.

“Kalau di jalan provinsi, yang saya perhatikan jarang overload muatan itu. Justru jalan yang overload sering terjadi di jalan kabupaten. Misalnya, ada pengangkutan sawit dan hasil perkebunan lainnya. Kalau diprovinsi itu tidak masalah, karena designnya sudah berbeda,” ucapnya.

Hasil Bumi Sulit Tersalurkan

Akses jalan yang buruk dinilai menjadi batu sandungan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Simalungun. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan (Unimed), Syafiatun Siregar, menegaskan kerusakan jalan tidak hanya memperlambat distribusi hasil bumi, tetapi juga menurunkan minat wisatawan dan investor untuk datang ke daerah tersebut.

“Untuk mendatangi lokasi di Kabupaten Simalungun harus ada aksesibilitas yang lancar, sebab itu kan jalan penghubung. Jika jalan penghubung rusak, tentunya akan berdampak. Salah satunya produktivitas yang akan berkurang,” ujarnya pada Mistar, pekan lalu.

“Misalnya, di Simalungun itu ada sumber perkebunan. Hasil kebun akan diangkut. Untuk mengantarkannya tentunya harus punya akses. Kalau tidak ada aksesnya bagaimana mau menjual hasil produksi alam mereka. Apalagi hasil bumi sebagian besar tidak bertahan lama. Contohnya cabai atau sayur-mayur. Komoditas tersebut harus segera dijual,” imbuhnya.

Jika sebagain besar jalan di Kabupaten Simalungun rusak, lanjut Syafiatun, juga akan merugikan para pengendara yang melintas. Biaya maintenance atau perawatan kendaraannya meningkat.

“Jalan rusak juga tentunya sangat berdampak pada sektor pariwisata. Saya sendiri beberapa kali ke wilayah sana (Simalungun). Karena tahu jalannya rusak, saya akhirnya malas ke sana lagi. Hal serupa bisa dialami masyarakat lainnya. Mereka enggan berkunjung," katanya.

Syafiatun juga memaparkan, wilayah kecil atau pun antar-kecamatan di Simalungun umumnya memiliki jarak yang berjauhan. Dengan kondisi jalan yang buruk, masyarakat akhinya malas berkunjung ke wilayah Simalungun lainnya.

“Itu juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah terpencil bagian Simalungun, maupun pusat kotanya karena aksesibilitas yang tidak bagus,” katanya.

Keterangan gambar: Salah satu ruas jalan di Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun yang mengalami kerusakan cukup parah. Banyaknya jalan rusak di daerah ini menganggu akses ekonomi masyarakat. (foto:abdi/mistar)

Terkait Pemangkasan TKD

Terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), Syafiatun Siregar menilai pemangkasan tersebut tentunya akan menghambat pembangunan infrastruktur yang ada di daerah, seperti Kabupaten Simalungun.

Namun menurutnya, efek negatip kebijakan tersebut bisa diatasi jika aksesibilitas jalan bagus. Para investor tentunya akan mau datang ke Simalungun. Jadi tidak selalu berharap ke pemerintah pusat saja untuk membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

“Biasanya penyebab jalan rusak karena tonase kendaraan yang melintas jalan tersebut jauh melebihi kapasitas jalan itu sendiri. Jadi ketika merencanakan pembangunan jalan, hal utama yang harus diperhatikan berapa tonase yang boleh dilintasi kendaraan harian rata-rata, atau dari satuan maupun penumpangnya,” ucap Syafiatun.

Ia menjelaskan, jika perencanaan pembangunan jalan tidak matang, maka jalan yang sudah dibangun akan cepat hancur. “Misalnya yang direncanakan muatan 2 ton untuk mobil penumpang, tetapi yang melintas jauh di luar itu. Lewatlah misalnya 5 ton, ini yang membuat jalan cepat hancur,” katanya.

Menurutnya, jika sebuah perencanaan anggarannya minim, bisa dilakukan maintenance secara berkala atau perawatan genting. “Jadi ketika kerusakan terjadi, langsung diperbaiki. Jangan tunggu sudah parah dulu baru diperbaiki. Jangan yang kecil-kecil diabaikan, begitu sudah besar baru kelabakan,” ucapnya.

Syafiatun Siregar juga menyinggung kehadiran drainase yang harus dipelihara dengan baik dalam waktu berkala dalam menjaga kualitas jalan tersebut.

“Misalnya sebulan sekali dibersihkan tanpa untuk menguragi sendimintasi. Tapi kita ketahui, pemerintah baru melakukannya ketika banjir terjadi. Barulah saluran drainasi dikorek. Padahal salah satu penyebab rusaknya jalan adalah genangan air di permukaan jalan tadi,” katanya.

Syafiatun sekaligus menyarankan kepada warga Simalungun untuk menyampaikan keluhannya melalui media sosial. "Jadi ketika ada jalan yang rusak atau terjadi banjir, masyarakat bisa menggunakan media sosial untuk melaporkan kepada instansi terkait,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pembangunan jangka panjang dalam merencanakan infrastruktur harus dibuat terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian alokasi anggaran yang tepat dan memadai sesuai dengan kebutuhannya. (abdi/indra/hamzah/ari)