Simalungun, MISTAR.ID

Setiap pagi, Sutrisno Sagala,57 tahun, seorang sopir angkutan barang di Simalungun, harus berjibaku dengan jalan berlubang yang membentang di jalur utama nagori (desa,red) ke kota. Ban mobilnya berkali-kali menghantam lubang, membuat laju kendaraan terpaksa pelan dan tidak jarang nyaris oleng.

“Kalau hujan, lubang-lubang itu berubah jadi kubangan. Susah membedakan mana yang dalam, mana yang dangkal. Pernah sekali mobil saya terperosok, sampai pelek rusak dan biaya perbaikan tembus ratusan ribu,” keluh warga Kecamatan Siantar ini kepada Mistar pekan lalu.

Bagi Sutrisno, kondisi jalan bukan sekadar menguji kesabaran, tapi juga menguras kantong. Setiap bulan, ia harus menyisihkan uang tambahan untuk servis kendaraan yang lebih cepat aus karena benturan jalan.

“Kerja sopir ini kan untuk makan sehari-hari. Tapi gara-gara jalan rusak, hasilnya banyak habis untuk bengkel. Belum lagi kalau terlambat antar barang, pelanggan bisa marah,” ujar pria berkulit gelap itu.

Ia berharap pemerintah tidak menutup mata. Jalan rusak di jalur Simalungun bukan hanya merugikan sopir angkutan, tetapi juga memperlambat distribusi barang dan menghambat aktivitas warga.

“Kalau bisa cepat diperbaiki, bukan hanya sopir yang senang. Masyarakat juga lebih lancar beraktivitas, ekonomi pun ikut terbantu,” pungkas Sutrisno dengan nada pasrah.

Tak hanya Sutrisno yang menghadapi persoalan serupa. Erwin Silalahi seorang petani sawit, warga Kecamatan Hutabayuraja, Kabupaten Simalungun juga menyampaikan kerihatinan yang sama.

Erwin mengungkapkan, di tiga kecamatan, yakni Tanah Jawa, Hatonduhan dan Hutabayuraja, jalan rusak parah. Setiap hujan turun, kubangan air bercampur lumpur membuat truk sawit yang dikemudikannya sering terpuruk. Akibatnya, pengiriman buah ke pabrik terlambat.

Kondisi ini jelas merugikan petani karena buah yang terlambat bisa menurunkan kualitas dan harga jual. "Kalau jalan seperti ini terus, kami rugi dua kali. Harga TBS (tandan buah segar,red) turun, biaya angkut naik. Sawit kami jadi tidak ada nilainya," keluh Erwin.

Erwin mengatakan, hingga kini pemerintah daerah masih belum memberikan solusi nyata. Perbaikan jalan yang dilakukan sering hanya bersifat tambal sulam.

"Banyak petani menilai pemerintah seolah tutup mata terhadap penderitaan kami sebagai petani. Terutama di daerah kami Kecamatan Hutabayuraja yang mengalami kerusakan parah, padahal jelas-jelas sawit jadi penompang perekonomian kami," jelasnya.

Sejumlah supir angkutan umum juga mengeluhkan kerusakan jalan di tiga kecamatan tersebut. Mereka menilai Pemkab Simalungun tidak peduli dengan kerusakan jalan di kawasan itu.

Seorang supir angkutan umum, Andik mengatakan, kondisi jalan rusak parah mulai dari jalur Simpang Rhininggol Nagori Silakkidir, Nagori Raja Maligas Satu, Nagori Raja Maligas, sampai Nagori Bahal Batu. Keadaan jalan sangat memprihatinkan, nyaris tak bisa dilalui jika musim hujan.

"Padahal kan bang, trayek kami Siantar-Maligas dan setiap hari melewati jalan yang rusak,” ucapnya.

Keterangan gambar: Salah satu ruas jalan di Kabupaten Simalungun. (foto:abdi/mistar)

Hal senada diungkapkan salah seorang pemuda setempat bernama Riski Pratama. Dirinya mengaku sangat kecewa melihat kinerja aparatur Pemkab Simalungun yang tidak ada kepedulian kepada masyarakat Kecamatan Tanah Jawa.

Riski mengatakan, Jalan lintas Siantar–Tanah Jawa yang berada Dusun Andarasi, Nagori Parbalogan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, hingga saat ini belum tersentuh pembangunan.

“Seperti kubangan kerbau jalan menuju kampung halaman ku bang. Apalagi kalau hujan turun, banjir lah jalan. Susah lewat, terkadang kami tambal pakai batu atau kami timbun pasir agar bisa lewat mobil dan sepeda motor. Apakah memang betul Pemkab Simalungun tidak peduli lagi melihat masyarakat Tanah Jawa?" katanya.

Lakalantas Tinggi Akibat Jalan Rusak

Tak hanya merugikan secara ekonomi, rusaknya jalan juga mengancam nyawa para pengguna lalulintas. Dari data yang disampaikan Satlantas Polres Simnalungun, sepanjang dua tahun terakhir, kasus kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di Kabupaten Simalungun masih terbilang tinggi.

Satlantas Polres Simalungun mencatat ada 474 kasus pada 2024 dan 336 kasus pada 2025. Jalan rusak menjadi salah satu faktor pemicu utama, terutama bagi pengendara roda dua yang kerap terjatuh saat berusaha menghindari lubang.

Kasat Lantas Polres Simalungun, melalui Kasi Humas AKP Verry Purba mengatakan, kondisi jalan yang rusak sangat berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan dan kemacetan. Pengendara roda dua menjadi kelompok yang paling terdampak karena berupaya menghindari lubang atau kerusakan jalan kerap memicu kecelakaan.

"Sangat berpengaruh akibat dari jalan rusak tersebut terutama bagi pengendara roda dua, akibat dari mengelakkan lobang sehingga terjadi kecelakaan dan untuk kemacetan akibat jalan rusak juga mempengaruhi arus lalu lintas," ujar AKP Verry Purba, kepada Mistar, pekan lalu.

Selain itu, pola kecelakaan yang terjadi cukup beragam, namun paling sering ditemukan pada malam hari, antara pukul 18.00 WIB hingga 24.00 WIB. Kecelakaan dapat terjadi di berbagai lokasi, mulai dari jalan berlubang hingga area tanjakan, dengan waktu yang variatif.

Kerusakan jalan juga berdampak pada kelancaran arus mudik dan balik, angkutan umum, serta distribusi barang. Satlantas menegaskan, kondisi tersebut memperlambat mobilitas dan aktivitas masyarakat secara umum.

"Kondisi jalan rusak memperlambat arus lalu lintas dan berpengaruh kepada aktivitas masyarakat," ucapnya.

Dalam mengurangi risiko kecelakaan di ruas jalan rusak, Sat Lantas Polres Simalungun melakukan berbagai upaya, seperti patroli rutin pagi, siang, sore, dan malam hari. Petugas juga aktif memberikan himbauan dan informasi kepada pengguna jalan terkait kondisi terkini jalan yang dilalui.

Tak hanya itu, Satlantas sudah pernah mengajukan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera melakukan perbaikan di titik-titik jalan yang rawan kecelakaan.

Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Balai Jalan juga terus dilakukan melalui rapat lintas sektoral dan Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Ya, sudah pernah. Upayang kita lakukan yakni dengan melaksanakan rapat Lintas sektoral dan menjalin Forum Komunikasi Lalulintas dan Angkutan jalan," ujarnya.

Selain penanganan teknis, Satlantas juga menjalankan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengendara, yang meliputi penyuluhan di sekolah-sekolah, perkantoran, pangkalan angkutan umum, hingga di pemukiman warga, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehati-hatian di jalan rusak.

"Setiap harinya melaksanakan penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat, di sekolah, perkantoran, pangkalan-pangkalan stasiun angkutan umum, karyawan-karyawan dan di pemukiman warga," ujarnya lagi.

Dalam hal penegakan aturan, Satlantas tetap menindak tegas kendaraan yang overload, karena beban berlebih dapat memperparah kondisi jalan rusak. Pemberian sanksi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian jalan dan keselamatan pengguna.

"Untuk kendaraan yang overload tetap kita berikan sanksi, agar tidak mengulangi kembali yang akan memperburuk jalan yang rusak," tegasnya.

Untuk solusi jangka pendek, Satlantas Polres Simalungun juga menekankan pentingnya terus mengimbau dan menginformasikan kondisi jalan kepada pengguna.

Sementara untuk solusi jangka panjang juga melibatkan koordinasi berkelanjutan melalui forum komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, demi dapat memastikan keselamatan tetap terjaga meskipun infrastruktur belum ideal.

"Solusi jangka pendek tetap menghimbau dan menginformasikan kepada para pengguna jalan tentang kondisi jalan saat ini," ucapnya.

Sorotan Kinerja Pemkab Simalungun

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Peduli dan Pejuang Rakyat (Gempur) Indonesia, Bagus Abdul Halim mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terkait minimnya infrastruktur jalan.

Menurutnya, penggunaan dana PUPR khususnya infrastruktur jalan merupakan hal penting yang harus diawasi. Ia menilai, hal tersebut merupakan akses masyarakat dalam mencapai sentra ekonomi ataupun kebutuhan.

“Itu memang harus dipertanyakan, karena sangat menghambat pembangunan daerah. Apalagi menyangkut kebutuhan masyarakat, padahal Pemkab Simalungun menerima alokasi dana untuk infrastruktur jalan,” katanya kepada Mistar, pekan lalu.

Ia menyampaikan, terdapat kekhawatiran jika dana perbaikan infrasruktur jalan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau malah dialihkan ke bidang lain tanpa disposisi atau pernyataan resmi kalau perbaikan jalan tidak dapat dilakukan.

“Infrastruktur jalan sangat mendesak dan merupakan kebutuhan fundamental rakyat. Jalan berfungsi sebagai akses masyarakat ke wilayah-wilayah sentra ekonomi dan pendidikan, sehingga alokasi dan pengerjaannya harus segera dilaksanakan,” ucapnya.

Ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kinerja Pemkab Simalungun. Menurutnya, kinerja tersebut harus dinilai berdasarkan kemampuan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penggunaan dana infrastruktur jalan yang terkesan tidak optimal.

“Kita tidak tinggal diam, kita akan usut tuntas ini, dinas terkait harus dipertanyakan, ada indikasi penyalahgunaan atau tidak, apalagi ketika dana sudah dikucurkan tapi pengerjaannya tidak semestinya dan asal-asalan, saya rasa ada indikasi korupsi di situ,” kata Bagus.

Ia menyampaikan, saat ini kinerja Pemkab Simalungun terkesan lambat. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan yang ada di daerah lain khususnya di kabupaten/kota yang ada di Sumut.

“Saya minta kejati evaluasi Pemkab Simalungun, mereka ini terkesan jalan di tempat, apalagi ada informasi dana tidak digunakan untuk perbaikan jalan mau pun pembangunan jembatan,” ucap pria 54 tahun itu.

Keterangan gambar: Ketua LSM Gempur Indonesia, Bagus Abdul Halim. (foto:abdi/hamzah/ari/mistar)

Sementara itu, dari berbagai sumber yang dihimpun Mistar, untuk tahun 2022 Pemkab Simalungun mengalokasikan dana sekitar Rp40–50 miliar untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan kabupaten. Dana tersebut difokuskan untuk perbaikan di jalur-jalur produksi pertanian.

Kemudian 2023, anggaran meningkat menjadi sekitar Rp 60 miliar, termasuk dana alokasi khusus (DAK) dari pusat untuk jalan dan jembatan. Namun penggunaan anggaran ini banyak dikeluhkan karena hanya digunakan untuk tambal sulam jalan.

Tahun 2024, APBD Simalungun mencatat belanja infrastruktur lebih besar, yaitu sekitar Rp90 miliar, dengan sebagian dialokasikan untuk jalan kabupaten sepanjang kurang lebih 1.900 Km, sementara jalan nasional dan provinsi ditangani oleh Balai Besar Jalan dan Pemprov Sumut.

Sedangkan untuk 2025 dalam rencana anggaran masih dibahas, DPRD Simalungun menyebut perbaikan jalan tetap jadi prioritas utama, dengan perkiraan Rp100 miliar lebih, termasuk bantuan provinsi/pusat.

DPRD Pastikan Anggaran Tak Dipotong

Terpisah, Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, menegaskan anggaran untuk perbaikan jalan di Kabupaten Simalungun tidak akan mengalami pergeseran maupun pemotongan. Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu program prioritas yang harus tetap dijalankan sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan.

"Karena ini merupakan program prioritas. Kalau anggaran untuk jalan tidak bisa digeser dan dilakukan pemotongan maupun penambahan dana secara mendadak. Artinya, tetap sesuai yang dianggarkan. Misalnya ada pekerjaan jalan yang sudah selesai namun masih gantung [pengerjaan untuk menuju suatu wilayah], itu tidak bisa ditambahkan biaya langsung," kata Sugiarto, pakan lalu.

Ia menegaskan, alokasi anggaran harus digunakan sesuai peruntukannya. "Kalau peruntukan di Dinas PU ya tetap di PU, kalau untuk pertanian ya digunakan di pertanian. Sejauh ini tidak ada pergeseran, dan kita terus mengawasi," katanya.

Lebih lanjut, Sugiarto juga menekankan, proses tender pengerjaan jalan di Simalungun telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan transparan.

"Proses tender dilakukan secara online, artinya terbuka untuk umum. Sepengetahuan kami, belum pernah ditemukan adanya intervensi politik dalam proses tender," ujarnya.

Menurut politisi Golkar ini, perbaikan jalan merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, DPRD bersama pemerintah daerah juga berupaya mendapat dana alokasi khusus (DAK) serta anggaran provinsi untuk mempercepat perbaikan jalan. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar pembangunan infrastruktur di Simalungun, terkhusus jalan untuk menjangkau nagori dan desa-desa yang selama ini masih terkendala akses jalan layak.

DPRD Simalungun berharap pembangunan jalan dapat terus berjalan sesuai rencana dan masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari infrastruktur yang lebih baik. (abdi/hamzah/ari/indra)