Jakarta, MISTAR.ID (22/9/2026) - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu meminta rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah ditinjau ulang meski telah mendapat dukungan dari Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani.

"Ini yang juga masih menjadi plus-minus. Tentu kami memandang, khususnya dari Fraksi PSI, kami minta itu ditinjau ulang terkait obligasi," kata Kevin di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Kevin, sisi positif penerbitan obligasi adalah menambah dana untuk pembangunan Jakarta. Namun, di sisi lain ada tanggung jawab pengembalian dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

"Kalau obligasinya misalnya tujuh tahun, berarti ada beban yang belum tentu diselesaikan oleh gubernur sekarang. Dan itu yang menanggung siapa? Warga Jakarta. Ini harus dipertimbangkan dua sisi. Kalau bicara utang, bukan hanya uang yang didapat, tetapi bagaimana cara mengembalikannya," ujar Kevin.

Ia menilai rencana tersebut merupakan terobosan baru. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mencermati risiko yang akan dihadapi.

"Memang ini kebijakan yang bisa dikatakan terobosan. Tapi tentu kami minta dicermati lebih jauh. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri minta ditinjau ulang, bahwa sebagai kasus pertama supaya ini direncanakan matang, digunakan benar-benar untuk masyarakat, bukan hal-hal yang tidak produktif," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani menyambut baik rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah dan menawarkan pertukaran pengetahuan antara tim keuangan New York dan Jakarta.

"Saya sangat antusias dan mendukung rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah. New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan berbagai fasilitas publik," ujar Mamdani.

Mamdani menyatakan siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami siap mengirimkan tim keuangan untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses penerbitan obligasi daerah," ujarnya.(Antara/hm02)