Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Sumatra Utara (Sumut), Delpin Barus, mengapresiasi langkah tegas Polda Sumut yang membongkar aktivitas tambang emas ilegal di perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina).

“Operasi berskala besar ini sangat luar biasa. Selain melibatkan ratusan personel, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah orang serta menyita alat berat yang digunakan dalam aktivitas tambang ilegal. Ini bukti keseriusan aparat dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi lingkungan,” ujarnya melalui keterangan yang diterima Mistar, Sabtu (7/3/2026).

Meski demikian, anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi itu menegaskan penegakan hukum tidak boleh berhenti sampai di sini saja.

Setelah membongkar aktivitas tambang ilegal, Delpin meminta aparat menelusuri dan mengungkap aktor utama di balik pendanaan serta pengendalian tambang tersebut.

Menurutnya, kegiatan tambang ilegal menggunakan alat berat dan mampu menghasilkan emas dalam jumlah besar mustahil dilakukan tanpa adanya pihak yang mengorganisir dan membiayai.

“Tambang ilegal dengan produksi emas yang besar tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada aktor besar di belakangnya. Penegakan hukum harus menyasar pelaku utama, bukan hanya pekerja di lapangan,” tuturnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan sekitar Sungai Batang Gadis yang memiliki peran vital bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat sekitar. Aktivitas tambang ilegal, kata dia, berpotensi merusak hutan, mencemari sungai, dan mengancam sumber air masyarakat.

Potensi keuntungan dari tambang emas ilegal sangat besar. Bahkan dari satu lokasi saja, produksi emas bisa mencapai ratusan gram per hari.

“Jika satu titik saja bisa menghasilkan ratusan gram emas per hari, bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang beredar secara ilegal. Negara dirugikan dan lingkungan rusak,” katanya.

Untuk itu, ia mendorong agar pemberantasan tambang ilegal di Sumut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sesaat.

“Kita tidak boleh membiarkan hutan dan sungai di Sumut dihancurkan demi keuntungan jangka pendek. Penegakan hukum harus konsisten dan menyasar seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu, terutama para pelaku utama atau penyandang dana,” ucapnya. (hm20)