DPRD Sumut: Masalah Keamanan Pangan MBG Jangan Dianggap Sepele

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Mangapul Purba, meminta pemerintah mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena kasus keracunan pada siswa masih terjadi.
Evaluasi bisa dilakukan mulai dari pemilihan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, dan pengemasan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Menurutnya, masalah keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh dianggap sepele.
"Kita tidak boleh membiarkan program yang ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan anak justru membuat mereka sakit, mengganggu konsentrasi, dan menjadi lelet berpikir," tutur Mangapul, Senin (21/9/2026).
Sebab, pemerintah merancang MBG untuk meningkatkan gizi dan mendukung perkembangan intelektual anak.
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak bangsa mengalami kelambatan kognitif akibat keracunan makanan yang disebabkan oleh program MBG. Tujuan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa tentu patut diapresiasi. Namun, jika kasus keracunan makanan terjadi berulang kali, hal ini harus menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi insiden yang menimbulkan korban.
“Sebaliknya, pengawasan harus diperketat sebelum makanan tersebut sampai ke tangan anak-anak,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, seorang siswa bahkan sempat kehilangan kesadaran dan memerlukan perawatan intensif setelah mengalami keracunan MBG. Kasus serupa juga terjadi sebelumnya di Kabupaten Deli Serdang.
Kasus keracunan MBG lainnya di Sumut terjadi pada April 2026, delapan siswa dari SD Swasta As Syifa di Kecamatan Pagar Merbau, Kisaran, Kabupaten Asahan.
Berdasarkan data dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut, tercatat empat insiden keracunan MBG di Sumut periode Januari hingga September 2026. Korban yang terdampak sebanyak 700 orang, terdiri dari 699 siswa dan satu guru. Angka meningkat jika dibandingkan 2025 yang mencatat satu insiden dengan 107 korban.
Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi tata kelola dan menindak tegas SPPG yang terlibat atas insiden keracunan tersebut.
"Kami ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi, bukan makanan yang membuat mereka sakit. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama," ujarnya.[]
BERITA TERPOPULER
BERITA TERPOPULER









































