Medan, MISTAR.ID

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Zeira Salim Ritonga, mendorong Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut untuk segera melaksanakan tes urine terhadap seluruh personel di lingkungan Polda Sumut.

Politisi PKB itu menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk komitmen internal kepolisian dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, terlebih Sumut masih berada pada posisi tertinggi dalam peringkat penggunaan narkoba secara nasional.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan eksternal kepada masyarakat. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus lebih dahulu memastikan institusinya bersih dari penyalahgunaan barang haram tersebut.

“Penegakan hukum harus dimulai dari internal aparat penegak hukum. Jika kita ingin serius memerangi narkoba, maka seluruh jajaran kepolisian harus dipastikan bebas dari penyalahgunaan. Ini soal integritas dan keteladanan,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Ia menyarankan Kapolda Sumut sudah seharusnya menerapkan langkah tes urine massal bagi seluruh personel di bawah pengawasan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) kepolisian.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sumut itu menekankan, setiap anggota menyerahkan sampel urine untuk diuji menggunakan alat pendeteksi enam jenis narkotika, yakni amfetamin, metamfetamin, kokain, THC atau ganja, morfin/opioid, serta benzodiazepin.

“Langkah seperti ini menunjukkan komitmen kuat pengawasan internal sebelum melakukan tindakan eksternal. Kepolisian harus memberi contoh kepada masyarakat bahwa institusinya bersih dan bebas dari pengaruh narkoba,” kata Sekretaris PKB tersebut.

Ia menilai tes urine secara menyeluruh dan berkala juga dapat menjadi langkah preventif untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, pengawasan internal yang transparan akan berdampak pada meningkatnya legitimasi aparat dalam melakukan penindakan terhadap jaringan narkotika.

Ia menegaskan apabila ditemukan personel yang terbukti positif, maka proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu dan dapat dipublikasikan secara terbuka di tengah masyarakat.

“Setiap anggota yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan, baik melalui sanksi disiplin, kode etik, hingga pidana umum. Tidak ada toleransi dan tidak ada kompromi. Polri harus terbuka terhadap personel yang melakukan kesalahan,” ucapnya.

Ia berharap langkah tersebut tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan yang terintegrasi dengan program pemberantasan narkoba di Sumut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.

“Sumatera Utara membutuhkan gerakan bersama. Kita ingin aparat yang bersih, penegakan hukum yang tegas, dan masyarakat yang terlindungi. Dengan komitmen yang kuat dari pimpinan Polda Sumut, saya optimistis upaya ini dapat menjadi titik balik dalam perang melawan narkoba di daerah ini,” tuturnya.