Medan, MISTAR.ID

Pelaksanaan tes urine serentak yang akan dilakukan jajaran Polri menuai sorotan dari praktisi hukum, Muslim Muis. Ia menilai langkah tersebut patut diapresiasi, namun mengingatkan agar kegiatan itu tidak berhenti sebatas seremoni dan pencitraan semata.

Tes urine serentak yang digelar di berbagai wilayah Indonesia disebut sebagai bentuk komitmen internal Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan institusi. Namun, menurut Muslim Muis, publik membutuhkan lebih dari sekadar kegiatan simbolik.

“Tes urine itu bagus sebagai langkah awal. Tapi jangan hanya menjadi agenda seremonial untuk konsumsi publik. Yang lebih penting adalah transparansi hasil dan konsistensi penindakan,” ujar Muslim Muis, Jumat (27/2/2026).

Ia menilai, selama ini kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum kerap diuji oleh kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan oknum aparat. Karena itu, apabila ditemukan anggota yang positif narkoba, proses penanganannya harus terbuka dan tidak tebang pilih.

“Kalau memang ada yang terbukti positif, umumkan secara terbuka dan proses sesuai aturan. Jangan sampai publik menilai ini hanya lip service untuk meredam kritik,” tuturnya.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaruan Peradilan (PUSPHA) Sumatera Utara itu juga menyoroti pentingnya pengawasan independen dalam pelaksanaan tes tersebut. Menurutnya, pelibatan pihak eksternal seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga independen lainnya dapat meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan.

Ia menambahkan, perang terhadap narkoba tidak akan efektif apabila aparat penegak hukumnya sendiri tidak bersih. Oleh sebab itu, tes urine seharusnya menjadi agenda rutin dan terjadwal, bukan sekadar respons atas tekanan atau momentum tertentu.

“Kalau ingin serius membersihkan institusi, lakukan secara berkala, acak, dan hasilnya diumumkan secara akuntabel. Itu baru namanya komitmen, bukan sekadar pencitraan,” katanya.

Muslim Muis berharap langkah Polri ke depan tidak hanya fokus pada tindakan represif terhadap masyarakat, tetapi juga pembenahan internal secara menyeluruh. Menurutnya, integritas aparat adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Kepercayaan publik itu mahal. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memperkuat integritas malah dipersepsikan sebagai sandiwara karena tidak ada tindak lanjut nyata,” ujarnya.