Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, angkat bicara terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri yang menyebut Sumut sebagai daerah kaya dan mendorong Kota Medan serta Kabupaten Deli Serdang untuk menghibahkan puluhan miliar rupiah untuk bantuan bencana Aceh.

Ia menegaskan, persoalan bantuan antardaerah tidak bisa dilihat dari label kaya atau “tidak kaya”, melainkan harus berangkat dari kebutuhan riil di masing-masing wilayah.

“Ini bukan masalah kaya atau tidak kaya. Ini masalah kebutuhan. Dibilang anggaran kita cukup atau besar, itu tergantung dibandingkan dengan siapa dulu,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Senin (30/11/2026).

Ia menjelaskan, meskipun Sumut kerap disebut masuk dalam lima besar daerah dengan kapasitas anggaran besar, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak kebutuhan mendesak, terutama terkait penanganan bencana.

Menurut Bobby, sejumlah daerah di Sumut hingga kini masih dalam tahap pemulihan akibat bencana, seperti di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara yang infrastruktur jalannya belum sepenuhnya pulih.

“Kalau berbicara bantuan, kita juga harus melihat kondisi daerah sendiri. Di Sumut masih ada wilayah yang terdampak bencana dan membutuhkan dana untuk pemulihan,” katanya.

Ia menambahkan, jika memang ada rencana hibah ke daerah lain, sebaiknya dipertimbangkan dari daerah yang tidak terdampak langsung bencana. Namun, keputusan tersebut tetap berada di tangan masing-masing kepala daerah kabupaten/kota.

“Kalau memang ada daerah yang merasa dampaknya kecil dan mampu membantu, silakan saja. Itu kewenangan bupati dan wali kota,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menekankan penanganan bencana tidak boleh dilihat dari jumlah korban semata. Menurutnya, setiap nyawa memiliki nilai yang sama dan harus menjadi perhatian pemerintah.

“Satu nyawa itu manusia, seratus nyawa itu juga manusia. Kalau kita menunggu jumlah besar baru bergerak, apakah seperti itu pemerintah yang ingin kita jalankan?” tegasnya.

Pernyataan Bobby tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan berbasis empati dan kebutuhan dalam kebijakan bantuan antardaerah, terutama di tengah kondisi sejumlah wilayah yang masih berjuang pulih dari bencana. (hm25)