BPOM RI Ungkap Lima Strategi Wujudkan Kemandirian Obat Indonesia

Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. (kemeja abu-abu). (Foto: Berry/Mistar)
Medan, MISTAR.ID - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengungkap lima strategi untuk mewujudkan kemandirian obat Indonesia.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mengatakan BPOM terus melakukan banyak upaya agar Indonesia bisa meningkatkan kemandirian dalam pemenuhan obat.
"Strategi pertama adalah memperkuat transfer teknologi. Strategi ini dilakukan melalui penelitian sebagai langkah yang dinilai paling tepat. BPOM juga menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat dan memperbanyak uji klinis," ujarnya saat menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2026 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Kamis (6/8/2026) siang.
Strategi kedua, lanjut Taruna, adalah mengurangi ketergantungan terhadap obat dari luar negeri dengan memperkuat industri farmasi nasional, khususnya dalam produksi obat-obatan esensial.
“Salah satu caranya, kita mencari investor sebagai pemilik paten obat untuk berinvestasi di Indonesia. BPOM mempermudah aturannya supaya mereka bisa berinvestasi di Indonesia, sehingga kita tidak perlu impor lagi,” katanya.
Selain itu, BPOM memiliki strategi kolaborasi yang melibatkan kalangan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Menurut Taruna, terdapat ratusan fakultas farmasi di Indonesia yang terus melakukan penelitian dan hasilnya dapat dikembangkan lebih lanjut.
Ia menambahkan, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai modal pengembangan bahan baku obat.
“Indonesia memiliki sekitar 31.000 jenis spesies tumbuhan yang berpotensi dijadikan obat. Jadi hampir 80 persen bahan baku obat itu ada di Indonesia,” ucapnya.
Strategi terakhir adalah memastikan regulasi Indonesia semakin dipercaya secara internasional. Hal itu dibuktikan dengan BPOM yang memperoleh status WHO Listed Authority dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Desember 2025.
Dari total 194 negara, Taruna mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memperoleh status WHO Listed Authority, sehingga regulasi BPOM kini menjadi salah satu referensi dan rujukan di tingkat internasional.
Raihan status tersebut, lanjutnya, membuat banyak negara tertarik memproduksi obat di Indonesia. Dengan diproduksi di Indonesia, produk obat mereka dapat dipasarkan ke berbagai negara, sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa.
“Itulah lima strategi yang saya kira bisa dilakukan BPOM RI untuk membuat ketahanan obat Indonesia lebih mandiri dan tidak bergantung pada negara lain,” ujarnya. (hm25)























