New Delhi, MISTAR.ID - Puluhan ribu pendukung oposisi India turun ke jalan di New Delhi, Minggu (1/11/2026), untuk mendesak pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar. Aksi tersebut menjadi bentuk perlawanan terbaru terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang dituding melakukan manipulasi proses pemilu.

Dilansir Associated Press, Senin (2/11/2026), demonstrasi yang digagas koalisi oposisi INDIA itu berlangsung di Ramlila Maidan, sebuah lapangan luas di ibu kota India. Massa membawa bendera dan alat musik sambil meneriakkan berbagai slogan yang mengecam kebijakan pemerintah pusat.

Sejumlah partai anggota koalisi yang dibentuk pada 2023 untuk menantang kekuasaan Modi turut mengerahkan kader mereka dari berbagai negara bagian.

Aksi tersebut dipimpin Rahul Gandhi, ketua Partai Kongres yang merupakan kekuatan oposisi utama India. Demonstrasi juga mendapat dukungan dari gerakan pemuda Cockroach yang belakangan vokal mengkritik pemerintahan Modi.

Para demonstran menuntut perlindungan demokrasi India sekaligus mendesak Kumar mundur terkait kontroversi revisi daftar pemilih yang tengah berlangsung.

Dalam orasinya, Gandhi menuding praktik pencurian suara telah terjadi selama bertahun-tahun di India. Ia bahkan mengancam Kumar akan menghadapi proses hukum.

"Saya menyerukan kepada setiap warga negara dan seluruh generasi muda India bahwa Gyanesh Kumar harus melepaskan jabatannya. Gyanesh Kumar akan masuk penjara," kata Gandhi dalam bahasa Hindi.

Gandhi juga menuding Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi yang menjadi induk ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi, semakin memperkuat pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga negara. Pengaruh tersebut, menurut dia, menjangkau sektor pendidikan hingga badan investigasi.

Akibatnya, kata Gandhi, para petani, buruh, dan generasi muda tidak mendapatkan hak-hak mereka.

Demonstrasi berlangsung di tengah pengamanan ketat. Aparat mengerahkan ribuan polisi dan personel paramiliter serta memasang lebih dari 200 kamera pengawas. Drone dan kamera yang dikenakan petugas juga digunakan untuk memantau lokasi dan jalur demonstrasi.

Ramlila Maidan dipilih setelah polisi bulan lalu menghapus Jantar Mantar dari daftar lokasi resmi demonstrasi. Selama bertahun-tahun, kawasan observatorium bersejarah tersebut menjadi salah satu pusat utama aksi unjuk rasa di ibu kota.

Kontroversi revisi daftar pemilih menjadi pemicu utama kemarahan oposisi. Sejak tahun lalu, proses peninjauan tersebut telah menghapus lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih.

Kelompok pengkritik menilai kebijakan itu bermuatan politik dan berpotensi mencabut hak pilih jutaan warga lainnya. Mereka juga menuding proses tersebut berdampak tidak proporsional terhadap kelompok minoritas, khususnya umat Muslim.

Namun, Komisi Pemilihan Umum India dan pemerintahan Modi membantah tudingan tersebut. Keduanya menyatakan revisi dilakukan untuk menghapus data pemilih ganda dan nama-nama yang tidak lagi memenuhi persyaratan.

Human Rights Watch (HRW), Kamis, menyatakan tuduhan terkait revisi daftar pemilih tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan penyelenggaraan pemilu India mendatang.

Direktur HRW untuk Asia, Elaine Pearson, mendesak pemerintah segera menghentikan proses revisi yang menurut organisasi itu telah menghalangi masyarakat paling rentan memperoleh hak pilih dan mengakses layanan pemerintah.

"Seruan untuk segera mengakhiri proses revisi daftar pemilih yang telah merampas hak pilih masyarakat India paling terpinggirkan serta akses mereka terhadap layanan pemerintah," kata Pearson dalam pernyataannya.

Tuntutan agar Kumar mundur selama beberapa pekan terakhir menjadi seruan utama partai-partai oposisi dan pendukung Cockroach Janta Party yang berupaya menantang dominasi BJP yang berhaluan nasionalis Hindu.

Partai-partai oposisi, terutama Kongres, menuduh BJP melakukan manipulasi sistematis terhadap proses pemilu. Mereka menyebut praktik tersebut sebagai vote chori atau pencurian suara.

Modi sendiri belum memberikan komentar terbuka mengenai demonstrasi tersebut. Sejumlah politikus BJP justru mengecam para demonstran dengan menyebut mereka sebagai kelompok anarkis. Mereka juga menuding aksi tersebut didukung kekuatan asing tanpa menyertakan bukti.

Gerakan Cockroach sebelumnya telah mencatatkan keberhasilan politik pada Juli lalu. Tekanan dari gerakan pemuda tersebut memaksa menteri pendidikan India mengundurkan diri, sebuah kemunduran yang relatif jarang dialami Modi setelah lebih dari 12 tahun berkuasa.

Gerakan itu bermula dari kampanye satire di internet pada musim panas tahun ini, menyusul pernyataan Ketua Mahkamah Agung India yang membandingkan pengangguran muda dengan parasit.

Sementara itu, Suresh Sharma, salah seorang peserta demonstrasi dari negara bagian Haryana di India utara, mengatakan sistem pemerintahan negara tersebut membutuhkan pembenahan karena demokrasi semakin tertekan.

Ia menegaskan revisi daftar pemilih harus dihentikan.

"Kami menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum Gyanesh Kumar mengundurkan diri dan ditangkap," ujar Sharma. (*)