Mumbai, MISTAR.ID - Aktor Bollywood Imran Khan diperintahkan meninggalkan India paling lambat 28 Oktober 2026 setelah keikutsertaannya dalam demonstrasi politik di Mumbai dipersoalkan otoritas setempat.

Pemberitahuan tersebut diterbitkan oleh Foreigners Regional Registration Office (FRRO), lembaga yang menangani urusan pendaftaran dan keimigrasian warga asing. Imran diduga melanggar ketentuan keimigrasian India setelah mengikuti demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar.

Dikutip dari Reuters dan The Indian Express, Kamis (15/10/2026), pemberitahuan itu diterbitkan setelah Imran mengikuti demonstrasi di August Kranti Maidan, Mumbai, pada 10 Oktober lalu.

Aksi tersebut berkaitan dengan tuntutan terhadap Gyanesh Kumar di tengah polemik revisi daftar pemilih di India. Imran turut menjadi salah satu peserta yang diamankan polisi dalam demonstrasi tersebut.

Imran Khan diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat yang memiliki kartu Overseas Citizen of India (OCI). Status tersebut memberikan sejumlah hak bagi warga asing keturunan India untuk tinggal dan melakukan kegiatan tertentu di India, tetapi tidak menjadikan pemegangnya sebagai warga negara India.

Persoalan keikutsertaan Imran dalam demonstrasi kemudian mencuat setelah Kirit Somaiya, mantan anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP), meminta otoritas menyelidiki status keimigrasian sang aktor dan mengambil tindakan atas keterlibatannya dalam aksi tersebut.

Pengaduan itu diteruskan kepada otoritas keimigrasian untuk ditindaklanjuti. FRRO kemudian mengeluarkan pemberitahuan yang mengharuskan Imran meninggalkan India sebelum tenggat yang ditetapkan.

Siapkan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Bombay

Menghadapi keputusan tersebut, Imran Khan berencana menempuh jalur hukum dengan menggugat pemberitahuan FRRO ke Pengadilan Tinggi Bombay.

Kuasa hukumnya menyatakan tengah menyiapkan permohonan untuk menentang keputusan tersebut. Berdasarkan laporan The Indian Express, permohonan itu direncanakan diajukan pada Jumat (16/10/2026), dengan harapan dapat segera disidangkan.

Tim hukum Imran menilai pemberitahuan tersebut perlu dipersoalkan melalui proses pengadilan. Mereka juga berpendapat bahwa ketentuan yang berlaku tidak secara otomatis melarang pemegang kartu OCI mengikuti demonstrasi. (*)