London, MISTAR.ID (10/9/2026) – Perdana Menteri Inggris Andy Burnham melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dalam opini di The Guardian, Selasa (8/9/2026), Burnham menuding Israel sudah "kelewat batas" dan tidak bisa lagi ditoleransi.Tulisan berjudul "I believe in a two-state solution in the Middle East.

That's why we're taking action to keep that hope alive" itu menjadi dasar Inggris menjatuhkan sanksi baru terhadap Israel.

Burnham menyebut pemerintahan Netanyahu menyetujui 104 permukiman baru di wilayah Palestina sejak Desember 2022. Jumlah itu lebih banyak dari total persetujuan 20 tahun sebelumnya.

"Lebih dari 1.500 insiden kekerasan pemukim dilaporkan PBB tahun ini. Tujuannya sengaja untuk mengusir warga Palestina. Dan situasi ini semakin memburuk secara cepat," tulis Burnham.

Puncaknya, menjelang pemilu Israel Oktober mendatang, pemerintah Netanyahu menyetujui tender pembangunan permukiman mega E1.

"Ini akan membelah jantung Tepi Barat, memadamkan harapan untuk mewujudkan solusi dua negara. Ini tidak boleh sampai terjadi," tegasnya.

Burnham juga menyoroti perang di Jalur Gaza. Ia menyebut tindakan Israel telah menewaskan lebih dari 70 ribu orang, termasuk sedikitnya 20 ribu anak-anak. Jutaan warga Palestina mengungsi akibat kerusakan masif di wilayah kantong tersebut.

"Saya tidak akan tinggal diam sementara penderitaan mengerikan terus meningkat dan prospek solusi dua negara diserang," tulisnya.

Karena itu, Inggris mengumumkan paket sanksi baru: Larangan impor produk Israel yang diproduksi di wilayah pendudukan Palestina.

Perubahan status hukum. Inggris kini resmi memandang pendudukan Israel di Palestina sebagai "melanggar hukum".

Sanksi individu & perusahaan yang mendukung, memfasilitasi, atau untung dari permukiman ilegal. Termasuk yang terlibat di proyek E1.

Bantuan kemanusiaan baru untuk Gaza.Burnham menegaskan sanksi ini bukan untuk rakyat Israel.

"Kami tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel secara keseluruhan. Rakyat Israel tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerintah mereka. Begitu pula komunitas Yahudi di Inggris," ujarnya.

"Pemerintah Inggris selama ini ragu-ragu karena takut dituduh antisemitisme. Di bawah saya, kami tidak akan maju mundur lagi untuk membela yang benar. Kami menargetkan pemerintahan yang zolim, bukan warga Israel yang tak bersalah," pungkas PM yang baru menjabat Juli 2026 itu.(CNN/hm02)