Medan, MISTAR.ID (17/9/2026) — Kinerja Purbaya Yudhi Sadewa selama setahun menjabat Menteri Keuangan mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi. Kepemimpinan Purbaya dinilai berhasil mendorong kebijakan ekonomi yang pro-growth atau berorientasi pada pertumbuhan, di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pengamat Ekonomi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Sunarji Harahap menjelaskan, Purbaya berhasil mendorong perekonomian Indonesia keluar dari stagnasi pertumbuhan di kisaran lima persen. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan 5,61 persen pada kuartal I 2026. Data BPS mencatat angka tersebut masing-masing sebagai pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy).

Strategi yang dijuluki pasar sebagai "Purbaya Effect" dinilai mampu memacu roda ekonomi dengan cepat.

"Purbaya berani mengambil langkah yang tidak biasa, dia mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong roda ekonomi. Ini berbeda dengan strategi pendahulunya yang sangat hati-hati," katanya kepada Mistar, Kamis (17/9/2026).

Langkah Purbaya yang menurut Sunarji paling berani adalah injeksi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan tersebut memang direalisasikan pemerintah pada 2025 dan kemudian dilanjutkan pada 2026 untuk mendukung likuiditas perbankan.

Selain itu, kebijakan fiskal Kementerian Keuangan juga dinilai berhasil menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 118,5 pada Agustus 2026 dari 116,8 pada Juli 2026.

Dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Agustus 2026, Purbaya memang memperoleh penilaian publik tertinggi dalam kategori menteri yang dinilai berkinerja baik, yakni 42,8 persen. Survei tersebut dilakukan pada 27 Juli-3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden.

"Daya beli masyarakat terjaga karena Purbaya terus memberikan stimulus fiskal, termasuk berani menahan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2026. Penerimaan negara juga tetap tumbuh tanpa membebani rakyat dengan menaikkan tarif pajak baru," ucapnya.

Meski strategi yang dilakukan agresif, Sunarji mencatat Kemenkeu mampu menjaga disiplin fiskal. Pada paruh pertama 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.656 triliun.

Menurut Sunarji, yang menarik adalah realisasi belanja pemerintah yang cukup besar hingga Rp1.656 triliun, tetapi defisit APBN tetap terkendali. Data resmi Kemenkeu mencatat defisit APBN Semester I 2026 sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk evaluasi ke depan, Sunarji mengingatkan Kemenkeu agar terus menjaga kredibilitas APBN dan memperkuat penindakan terhadap aktivitas ilegal. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap skema alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Harus dilakukan penataan ulang alokasi anggaran ke daerah agar efisien dan tidak memicu protes. Memastikan juga penarikan penerimaan negara dapat berjalan tertib dan optimal tanpa memberi tekanan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan," ujarnya.