Medan, MISTAR.ID (20/8/2026) — Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Utara (Sumut), Rafriandi Nasution, mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan pemerintah pusat menuntaskan persoalan kelangkaan dan mahalnya harga beras yang saat ini terjadi.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut disampaikannya menyikapi kondisi Indonesia yang saat ini sudah swasembada pangan dari target awal empat tahun menjadi satu tahun setengah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah harus lebih cermat mengantisipasi problem beras di Sumut, khususnya keadaan beras yang ada di pasar modern, swalayan, dan pasar-pasar lainnya,” ujarnya kepada Mistar di Gedung DPRD Sumut, Kamis (20/8/2026).

Ia menekankan, persoalan mahalnya harga beras saat ini jangan sampai dipolitisasi oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dalam memberikan ruang nyaman terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai ada politisasi beras di Sumut, kita berharap pemerintah harus bisa memberikan jaminan, apakah melalui mekanisme pasar yang dikuasai oleh pihak tertentu atau mafia yang ada di Sumut, atau memang ada suatu keadaan bencana dan lainnya. Ini yang perlu ditindaklanjuti,” tegasnya.

Di sisi lain, ia mendesak Pemprov Sumut untuk memberikan penjelasan apa alasan mahalnya harga dan terjadinya kelangkaan beras. Pasalnya, ia mengatakan pemerintah pusat secara nasional sudah berjuang untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras.

“Harusnya, di usia 81 tahun Indonesia, rakyat ini harus mudah mendapatkan beras, diberikan kemudahanlah melalui perpanjangan tangan atau sentra-sentra dinas terkait untuk bisa memberikan kepastian agar masyarakat mendapatkan harga terjangkau,” ucap pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut itu.

Lebih jauh, ia menanggapi adanya dugaan pengendapan beras yang sebelumnya dilontarkan oleh anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, saat ditanya Mistar terkait mahalnya dan terjadinya kelangkaan beras.

“Bulog saya yakin tidak berani, tetapi mereka berkewajiban menyalurkan beras sebanyak-banyaknya, tetapi stok itu penting menjaga kebutuhan untuk menghindari berbagai kebutuhannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mendesak pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan beras tetap aman, termasuk melalui Satgas Pangan yang melakukan pengawasan. (hm27)