Medan, MISTAR.ID (20/8/2026) — Kelangkaan beras premium yang terjadi di beberapa swalayan dan pasar modern belakangan ini merupakan dampak dari lonjakan harga gabah di tingkat petani.

Merespons hal tersebut, Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendorong mitra penggilingan (kilang padi) untuk memasok beras langsung ke supermarket.

Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan tingginya harga gabah membuat rantai pasok beras premium terhambat jika melewati jalur distribusi yang panjang.

"Saya sudah meminta langsung kepada seluruh mitra penggilingan untuk mengisi langsung ke supermarket. Kalau lewat Bulog, Bulog beli dulu, lalu ngirim lagi, pasti harganya akan mahal. Biar rantai pasoknya pendek, saya minta penggilingan tolong isi supermarket," kata Budi, Kamis (20/8/2026).

Hingga saat ini, Budi menyebut sudah ada 40 perusahaan mitra di Medan yang diimbau mengisi pasokan di ritel modern, ditambah beberapa mitra lain di kawasan Tebing Tinggi dan Pematangsiantar.

Ia menegaskan, beras yang disalurkan murni beras milik penggilingan itu sendiri, bukan beras cadangan milik Bulog.

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan hitungan rasional alasan pasokan beras premium sempat macet di swalayan. Pokok permasalahannya ada pada harga bahan baku gabah yang mengalami kenaikan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Saat ini, harga gabah di lapangan sudah menyentuh Rp7.500 per kilogram (kg). Berdasarkan perhitungan rendemen (penyusutan volume dari gabah menjadi beras) yang sebesar 50 persen, modal dasar untuk 1 kg beras mencapai Rp15.000.

Harga gabah di lapangan saat ini Rp7.500 per kg, modal dasar beras Rp15.000 per kg, HPP beras premium Rp15.400 per kg, dan sisa margin kilang Rp400.

"Sisa margin Rp400 itu belum termasuk biaya operasional kuli, angkutan, dan karung plastik yang harganya makin mahal. Jadi, tidak mungkin tertutup (modalnya). Di sisi lain, kalau dijual di atas HPP Rp15.400, penggilingan takut ditangkap. Makanya daripada merugi atau bermasalah, mereka memilih tidak mengisi pasokan. Akhirnya premium jadi langka," ucap Budi menjelaskan.

Untuk mengurai benang kusut ini, Budi mengusulkan pemerintah untuk menetapkan harga batas atas (ceiling price), bukan cuma HPP dasar komoditas gabah.

Saat ini, pemerintah hanya menetapkan harga dasar gabah sebesar Rp6.500 sebagai jaring pengaman agar petani tidak merugi. Namun, ketika harga melambung seperti yang terjadi sepekan terakhir, sektor hilir yang tercekik.

"Usulan kami, ada ketentuan HPP tertinggi. Harga dasar Rp6.500 tetap wajib dipatuhi, tidak boleh di bawah itu. Tapi juga harus ada batas atasnya, misalnya Rp7.200. Kalau maksimal beli dari petani Rp7.200, beras premium di harga Rp15.400 itu masih bisa jalan," ujarnya.

Terkait wacana intervensi pemerintah untuk membuat beras medium Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi beras premium, Budi menyebut bahwa hal tersebut masih sebatas wacana dan memerlukan perintah serta persetujuan anggaran dari negara. (hm27)