Washington, MISTAR.ID - Utang nasional Amerika Serikat (AS) menembus rekor US$40 triliun atau setara sekitar Rp712 kuadriliun (kurs US$1 = Rp17.800) pada Rabu (19/8/2026), hanya lima bulan setelah menyentuh US$39 triliun atau setara Rp694.200 triliun pada Maret.

Lonjakan utang terjadi di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah, mulai dari sektor pertahanan, program Social Security dan Medicare, hingga pembayaran bunga atas utang yang terus meningkat.

Rekor terbaru ini juga tercapai dalam waktu relatif singkat. Sebelum menyentuh US$39 triliun pada Maret, utang AS baru mencapai US$38 triliun pada Oktober 2025.

Kondisi tersebut memperlihatkan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintahan Presiden Donald Trump. Di satu sisi, pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan untuk mendukung perang AS di Iran yang telah berlangsung hampir enam bulan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menekan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan pemerintahan Trump berupaya memangkas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan anggaran federal sembari mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintahan Trump berfokus memangkas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dalam belanja federal, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi agar rasio utang terhadap PDB Amerika bergerak ke arah yang benar,” kata Desai, seperti dilaporkan Associated Press (AP).

Namun, sejumlah ahli menilai lonjakan utang sudah mulai berdampak terhadap masyarakat Amerika. Besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah dapat meningkatkan biaya pinjaman, termasuk kredit rumah dan kendaraan, sekaligus mengurangi ruang investasi dunia usaha.

CEO Peter G. Peterson Foundation, Michael A. Peterson, mendesak pemerintah dan Kongres segera memperbaiki arah kebijakan fiskal.

“Jika kita ingin meningkatkan standar hidup, baik saat ini maupun bagi generasi berikutnya, sekaranglah waktunya bagi para legislator untuk menempatkan negara kita pada jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan,” ujarnya.

Utang AS terus bertambah dalam beberapa pemerintahan karena belanja federal secara konsisten lebih besar dibandingkan penerimaan negara.

Pandemi Covid-19 turut mempercepat peningkatan utang setelah pemerintah melakukan pinjaman besar-besaran pada masa jabatan pertama Trump dan pemerintahan Joe Biden untuk menopang perekonomian dan mendukung pemulihan.

Belanja pemerintah kembali meningkat setelah Trump menandatangani undang-undang pemotongan pajak dan belanja yang didorong Partai Republik pada 2025.

Presiden dan CEO Bipartisan Policy Center, Margaret Spellings, memperingatkan tren tersebut dapat semakin membatasi ruang fiskal pemerintah.

“Utang federal sudah meningkatkan biaya hidup dan menekan pengeluaran serta investasi lainnya, sehingga mengancam perekonomian dan kemakmuran jangka panjang masyarakat Amerika,” katanya.

Spellings juga memperingatkan kondisi fiskal AS dapat memburuk apabila terjadi gangguan besar seperti resesi, perang global, maupun disrupsi ekonomi akibat kecerdasan buatan.

Menurut Bipartisan Policy Center, AS diperkirakan mencapai batas utang US$41,1 triliun antara akhir musim dingin hingga pertengahan musim panas 2027. Jika batas tersebut tercapai, Kongres harus kembali memutuskan apakah plafon utang akan dinaikkan atau ditangguhkan.

Analisis terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menunjukkan posisi fiskal AS merupakan yang terburuk di antara negara-negara maju.

Adapun angka US$40 triliun tersebut merupakan total utang pemerintah federal AS, bukan semata-mata utang luar negeri. Utang itu mencakup surat utang yang dimiliki investor domestik, lembaga keuangan, Federal Reserve, investor dan pemerintah asing, serta kewajiban antarlembaga pemerintah federal. (*)