Deli Serdang, MISTAR.ID

Polresta Deli Serdang menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) di Lapangan Apel Mako Polresta Deli Serdang, Rabu (29/4/2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mematangkan kesiapan pengamanan dalam menghadapi potensi dinamika aksi unjuk rasa di wilayah hukum setempat.

Simulasi dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, serta melibatkan unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Keterlibatan lintas sektor tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi terpadu dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan, kemudian dilanjutkan dengan peragaan skenario penanganan aksi massa yang bergerak menuju Kantor Bupati Deli Serdang.

Pada tahap awal, aksi digambarkan berlangsung damai dengan pengawalan personel Dalmas awal dan negosiator yang mengedepankan komunikasi persuasif.

Dalam simulasi, situasi kemudian berkembang menjadi tidak kondusif setelah massa digambarkan tidak puas terhadap hasil audiensi. Massa melakukan aksi anarkis seperti pelemparan benda dan pembakaran ban.

Menyikapi eskalasi tersebut, personel Dalmas lanjutan dan tim Penanggulangan Huru-Hara (PHH) Brimob Polda Sumatera Utara diterjunkan untuk melakukan pengendalian.

Petugas memperagakan sejumlah langkah taktis, antara lain formasi dorong, penggunaan kendaraan taktis water cannon, serta penanganan terhadap individu yang diduga sebagai provokator.

Selain itu, tim medis turut disiagakan untuk memberikan pertolongan apabila terjadi korban dalam penanganan situasi.

Simulasi juga mencakup respons lanjutan berupa pengejaran dan penindakan terhadap pelaku kerusuhan hingga situasi dinyatakan terkendali.

Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menguji kesiapan personel, peralatan, serta pola koordinasi antarinstansi.

“Melalui simulasi ini, kami memastikan seluruh unsur mampu bertindak cepat, tepat, dan profesional dalam menghadapi setiap dinamika di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan humanis tetap menjadi prinsip utama dalam pengamanan. Aparat, kata dia, tetap menjamin ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, dengan tetap mengedepankan penegakan hukum secara tegas dan terukur apabila terjadi pelanggaran. (hm27)