Tapteng, MISTAR.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi tidak disahkannya sejumlah Rancangan Peraturan Daerah Ranperda (Ranperda) termasuk APBD oleh DPRD hingga Bupati Masinton Pasaribu tetap mengusulkan Peraturan Kepala Daerah untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana hingga berujung wacana pemakzulan.

Dengan tegas Tito terang-terangan memberikan dukungannya kepada Masinton yang sudah mengusulkan Perkada sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana di Tapteng.

"Apabila pembahasan Ranperda tidak mendapatkan persetujuan DPRD, pemerintah pusat tetap akan memberikan dukungan melalui kebijakan dan surat edaran," ujar Tito menanggapi wartawan dalam kunjungan kerja meninjau perkembangan percepatan pemulihan bencana di Pinangsori, Kamis (10/9/2026).

Tito menuturkan kebijakan dan surat edaran itu demi memastikan kepentingan masyarakat terdampak bencana tidak terhambat oleh persoalan politik maupun administratif. “Kalau memang DPRD tidak menyetujui, apa boleh buat Perkada. Nanti saya back up dengan surat edaran, ini demi rakyat,” katanya.

Ia menilai kondisi Tapteng saat ini membutuhkan penanganan khusus, sebab daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah pusat akibat dampak bencana yang sangat parah. "Bukan berarti daerah lain seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan maupun Kota Sibolga tidak mendapat perhatian," ucapnya.

Namun, berdasarkan kondisi yang dilihatnya, dampak bencana di Tapteng dinilai sangat berat, sebab Tapteng ini adalah salah satu atensi pusat yang paling terdampak dan paling parah di Sumatera Utara.

Mendagri juga mengetahui kondisi bencana yang masih tetap terjadi di Tapteng hingga saat ini di sejumlah wilayah secara beruntun secara terus menerus masih dilanda banjir.

“Bukan saya mendelegasikan atau mengecilkan Tapsel, Taput, Humbahas dan Kota Sibolga yang juga terdampak, tapi yang paling berat saya lihat di Tapteng. Kemarin kembali banjir lagi,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di Tapteng tidak terjebak dalam perdebatan politik maupun persoalan administrasi yang berpotensi memperlambat penanganan masyarakat terdampak, mengingat masih dalam kondisi bencana. Menurutnya, keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Situasinya seperti itu, kan masyarakatnya yang menderita, masyarakatnya yang kasihan. Maka agar persoalan politik tidak mengalahkan kepentingan kemanusiaan," pesan Tito.

Ia menyarankan pemerintah dan DPRD seharusnya berada dalam satu barisan ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera. Jangan sampai elit politik kemudian ribut hanya karena mengurusi masalah konflik politik atau urusan administrasi dibandingkan dengan kecepatan membantu rakyat.

"Eksekutif, legislatif dan seluruh elemen masyarakat bersatu untuk mempercepat proses pemulihan. Saya mohon kepada semua pihak, justru disetujui seperti ini harus bersatu padu untuk membantu rakyat,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan urusan pemerintahan, regulasi atau kepentingan politik, tetapi menyangkut persoalan kemanusiaan, mengingatkan seluruh pihak bahwa membiarkan masyarakat menderita ketika pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu merupakan persoalan serius.

"Persoalan ini masalah kemanusiaan. Kita berdosa kalau seandainya masyarakatnya kita tidak tolong, sementara kita punya kemampuan untuk bantu mereka,” tuturnya.