Tapteng, MISTAR.ID - Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menanggapi santai terkait tidak harmonisnya hubungan dia dengan DPRD Tapteng pascabencana, hingga berujung adanya upaya untuk memakzulkan atau melengserkan dirinya.

Ia menilai dinamika politik yang dipertontonkan para politisi itu terlihat adanya upaya untuk memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan di Tapteng.

"Itu disebut dinamika. Kemudian ini yang perlu kita sampaikan, ini kita bencana, bencana itu butuh persatuan, butuh kebersamaan, bukan kegaduhan," ujar Masinton menjawab wartawan di kediamannya, Minggu (6/9/2026).

Mantan anggota DPR-RI itu meminta kepada semua elemen-elemen politik, terutama partai-partai politik di Tapteng agar lebih dewasa melihat realita masyarakat pascabencana.

Menurutnya, ia sudah berupaya menjalin hubungan baik terhadap DPRD. Pertama, 2025 lalu dibayarkan haknya, meskipun itu dalam arahan dari supervisi inspektorat provinsi maupun kementerian menekankan boleh dibayarkan dan boleh tidak.

"Saya baru dilantik bersama Pak Mahmud (Wakil Bupati) bulan Maret menjelang lebaran, langsung kita bayarkan. Itu sebagai upaya yang baik yang kita lakukan untuk saling bersinergi dengan DPRD," ucapnya.

Namun kemudian, lanjut Masinton, dalam perjalanannya tidak satu pun komitmen kerja-kerja legislatif yang bisa berjalan beriringan dengan pemerintah atau patent eksekutif dalam hal ini.

"Contohnya kita perlu melakukan revisi terhadap perampingan organisasi, yaitu asesmennya sudah ada dari provinsi dan kita berharap itu kemarin bisa dilakukan pembahasan, ternyata tidak," katanya.

Kemudian, Pemkab juga membutuhkan banyak kerja sama, apalagi di tengah bencana yang banyak rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang harus dilakukan pembahasan. Namun, sampai sekarang juga belum diparifurnakan untuk produk dana program legislasi daerah.

Menurutnya, dari sekian banyak Ranperda yang diusulkan Pemkab Tapteng, tidak satu pun yang diagendakan DPRD. Maka, ia melihat ada upaya memperlambat dan menghambat percepatan penanganan kebencanaan.

"Sehingga kemudian dari situ kita berpikir bahwa ini ada upaya menghambat, memperlambat, bukan lagi sekadar ranah apa itu fungsi legislatif hanya dalam pengawasan. Itu sudah di luar konteks," ucapnya.

Masinton menjelaskan, sesuai kewenangan itu semua masing-masing punya kewenangan. Kalau masalah anggaran, pihaknya sudah memposkan anggarannya. Tinggal melakukan pergeseran saja.

"Begitu mereka memparipurnakan, kita poskan anggarannya. Karena kewenangan untuk membahas anggaran itu bukan hanya eksekutif atau pemerintah, namun juga bersama DPRD," ujarnya.

Sebelumnya, lima partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Golkar, PKB, dan PAN di Kabupaten Tapteng menyampaikan sikap bersama.

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hasmi Arif Simatupang, akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu beserta jajaran OPD-nya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan atas dugaan penyelewengan anggaran.

Dalam konferensi pers itu, Hasmi menegaskan para anggota dewan dari kelima partai tersebut mempertimbangkan sikap politik melalui DPRD Tapteng hingga tahap pemakzulan Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu.

​Pernyataan sikap ini diwakili oleh masing-masing pimpinan partai yakni Rahmansyah Sibarani Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tapteng memiliki 17 Anggota DPRD. Kemudian Heni Sartika Simanjuntak mewakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, dan Ketua DPD Partai Golkar dengan 5 Anggota DPRD.

Hasmi Arif Simatupang, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tapteng dengan 4 Anggota DPRD dan Martanto Siregar Ketua DPC PAN Tapteng dengan 2 Anggota DPRD, serta Abdul Rahman Sibuea Ketua DPC PKB Taoteng dengan 1 Anggota DPRD. Total mewakili 29 Anggota DPRD Tapteng.