Jakarta, MISTAR.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

Hal itu disampaikan AHY saat memberikan sambutan dalam peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar AHY.

AHY mengatakan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan menjadi pelajaran penting dalam menjaga demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun,” katanya.

Menurut AHY, pemilu merupakan hak rakyat sehingga tidak boleh ada pihak yang menghalangi hak warga negara untuk memilih maupun dipilih.

Ia juga mengajak kader Partai Demokrat belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk saat pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode pemerintahan.

AHY menegaskan, meski kekuasaan dan jabatan memiliki batas waktu, tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah berakhir.

“Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengingatkan kader Partai Demokrat agar tidak meminta perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan nama, jabatan, kekayaan maupun kedekatan dengan kekuasaan.

“Hukum tidak boleh berubah karena nama, jabatan, kekayaan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Prinsip itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kader Demokrat tidak boleh meminta perlakuan istimewa di hadapan hukum,” tegasnya.

AHY juga meminta kader tidak membela seseorang yang bersalah hanya karena merupakan rekan atau bagian dari kelompoknya. Sebaliknya, kader diminta tidak menyerang pihak yang dianggap sebagai lawan politik jika berada di pihak yang benar.

“Kita tidak boleh membela yang salah hanya karena ia kawan, dan jangan menyerang yang benar hanya karena ia lawan,” pungkasnya. (hm25/detikcom)