Medan, MISTAR.ID - Potensi rumput laut di Kabupaten Nias Utara dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Karena itu, Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut), Viktor Silaen, mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengelola komoditas tersebut dari hulu hingga hilir.

Menurut Viktor, kawasan Pantai Tureloto di Desa Balefadorotuho, Kecamatan Lahewa, memiliki potensi rumput laut yang menjanjikan. Namun, selama ini sebagian besar masyarakat masih menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah kepada tengkulak atau pedagang.

Ia menyampaikan hal itu usai meninjau pengolahan rumput laut di Nias Utara bersama Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan anggota Komisi D lainnya sejak 6 Agustus 2026.

"Selama ini masyarakat hanya menjual rumput laut kepada tengkulak atau pedagang. Ke depan, BUMD dapat berperan membeli hasil panen dengan harga yang wajar, kemudian mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah tidak hanya menangani bahan baku, tetapi juga mendorong lahirnya produk jadi," ujar Viktor, Sabtu (8/8/2026).

Politisi Partai Golkar itu menilai pengelolaan rumput laut secara terintegrasi akan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat dibandingkan menjual hasil budidaya dalam bentuk mentah.

Menurutnya, produk turunan rumput laut memiliki pasar yang luas, mulai dari sektor makanan, kosmetik, hingga berbagai kebutuhan industri. Bahkan, komoditas tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan ke pasar ekspor.

"Potensi bisnis ini sangat menjanjikan. Ada beragam produk turunan dengan pasar yang luas. Ini peluang yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara," katanya.

Viktor mengatakan pengembangan industri pengolahan rumput laut juga didukung ketersediaan bahan baku yang memadai. Selain area budidaya yang masih dapat diperluas, jumlah petani dan pengepul aktif dinilai mampu menopang kebutuhan industri.

"Bahan baku tersedia dan siklus panennya relatif singkat, sekitar 45 hari. Dengan pengelolaan yang tepat serta dukungan modal yang memadai, industri ini berpotensi berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah dapat mengambil peran melalui pola kemitraan antara BUMD dan kelompok masyarakat. Dengan skema tersebut, masyarakat tetap menjadi penggerak utama budidaya, sementara pemerintah berperan membuka akses pengolahan, pemasaran, dan pengembangan industri.

"Kolaborasi dengan masyarakat dapat dirancang melalui berbagai skema kemitraan. Yang terpenting, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dan memperoleh manfaat ekonomi nyata dari potensi yang mereka miliki," ucapnya.